TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

APBD Palembang Rendah, Pemkot Berharap Dana CSR Tahun Ini

Prediksi kebutuhan dana pembangunan hingga Rp4,9 miliar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedda) Palembang, Harrey Hadi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengharapkan bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta dan badan usaha negara maupun daerah, untuk mendanai pengembangan infrastuktur wilayah Palembang tahun ini.

"Kita perlu bantuan CSR untuk menampung kebutuhan masyarakat yang belum mampu dialokasikan dari APBD," Ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Palembang, Harrey Hadi, Rabu (21/4/2021) kemarin.

Baca Juga: Target Pajak Hotel dan Restoran di Palembang Diturunkan 30 Persen

1. Pemkot Palembang hanya memiliki APBD pembangunan Rp4,1 Triliun

Jembatan Ampera di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Berdasarkan hasil penghitungan, realisasi program perencanaan pembangunan di Palembang membutuhkan dana hingga Rp4,9 miliar.

"Sedangkan APBD kita rendah tahun ini, dan anggaran tersedia hanya Rp4,1 triliun. Kekurangan inilah yang diharapkan bisa diakomodasi CSR," kata dia.

Baca Juga: Walhi Sumsel Protes Rencana Pembangunan di Pulau Kemaro

2. Bappeda Palembang punya bank data terkait kebutuhan dana CSR

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Harrey menyampaikan, sinergitas pemerintah dan BUMN-BUMD perlu ditingkatkan, terutama dalam masa pemulihan pandemik COVID-19. Sebab menurutnya, dana CSR mampu menyumbang percepatan peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kami juga telah menyediakan bank data terkait perencanaan yang dapat diakomodasi dana CSR," tambahnya.

3. Pembangunan Pulau Kemaro jadi objek utama kebutuhan pendanaan CSR

Jalan di Jembatan Ampera (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Pendataan tersebut antara lain pencatatan survei di lapangan mengenai pembangunan jalan perkampungan, pengembangan objek wisata, dan fasilitas umum.

"Terutama pengembangan Pulau Kemaro. Silakan saja BUMN dan BUMD mau mengambil bagian mana, yang penting selaras dengan perencanaan kami," timpal dia.

Baca Juga: Sumsel Jadi Provinsi Termiskin Ke-3 di Pulau Sumatra

Berita Terkini Lainnya