KPK Soroti Jual Beli Izin Perusahaan Tambang dan Perkebunan di Sumsel
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Sumatra Selatan (Sumsel) tertinggal di bawah nasional berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut survei tersebut, SPI Sumsel masih ada di angka 70,65 persen, sedangkan nasional berada di angkat 72,4 persen atau berada di peringkat 14 secara nasional.
Mengacu pada indeks ini, KPK menilai Sumsel masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulai Sumatra. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kasus tindak pidana korupsi di Sumsel masih tergolong rawan.
"Target kita paling gak minimal sama dengan rata-rata nasional. Kalu bisa lebih tinggi," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Dugaan Suap Pimpinan KPK, Alexander: Tindak Biar Lainnya Belajar
1. SPI rendah tanda rawan korupsi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)Menurut Alexander, ada delapan indikator dalam survei yang menjadi sorotan oleh lembaga antirasuah, seperti penggunaan aset kantor hingga penyalahguanaan perjalanan dinas. Angka SPI bisa menjadi cermin lemahnya pengawasan dan rawan tindak pidana korupsi di daerah tersebut.
"Upaya-upaya pencegahan terus dilakukan KPK bekerja sama BPKP. Secara umum jika SPI rendah maka korupsinya akan tinggi," ujar dia.
Baca Juga: Perempuan Usir Ibu Angkat Ternyata Ingin Menikah yang Keempat Kali
2. BUMN dan BUMD di Sumsel rentan terlibat korupsi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)Tak hanya pemda, KPK pun menyoroti BUMN dan BUMD di Sumsel yang juga rentan pada tindak pidana korupsi. Permainan fee proyek, suap menyuap, hingga gratifikasi masih menjadi persoalan yang harus diawasi.
"BUMN dan BUMD yang mendapatkan kontrak dengan pemda memberi fee. Termasuk perusahaan swasta (di Sumsel) yang ingin mendapat izin pertambangan dan perkebunan dengan cara membayar," ujar dia.
3. Pengemplang pajak jadi masalah
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Tak sampai di sana, Alexander juga menilai salah satu kasus korupsi yang marak terjadi di daerah yakni pengemplangan pajak. Hal ini diklaim mendominasi kasus korupsi daerah.
"Perhatikan saja pada sidang tipikor yang ada di Palembang. Mungkin sebagian besar bagian dari pengemplangan pajak begitu, memang jadi titik paling rawan," tutup dia.
Baca Juga: Kejati Sumsel Tahan 3 Pegawai Pajak Tersangka Korupsi
