Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh Bupati Isi Kekosongan Kekuasaan Daerah
Gubernur Sumsel serahkan mandat Plh kepada 7 pejabat (IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, melantik enam orang Sekretaris Daerah (Sekda) dan satu pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel sebagai pelaksana harian (Plh), menggantikan tujuh bupati yang habis masa jabatannya hari ini. Hanya satu wilayah yakni Ogan Ilir yang tidak dipimpin oleh Sekda, lantaran tidak ada posisi definitif di sana.
"Penunjukan Sekda sebagai Plh karena mereka lebih memahami daerahnya. Sekda juga dapat menjalankan tugas sebagai layaknya aparatur sipil negara," ungkap Deru, Rabu (17/2/2021).
1. Kepala Disbudpar Sumsel kembali pegang OI
Prosesi pelantikan 7 plh bupati (IDN Times/istimewa)Ketujuh pejabat yang dilantik sebagai Plh itu antara lain Kabupaten OKU Timur Junaidi, OKU Achmad Tarmizi, OKU Selatan Romzi, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Syahron Nazil, Musi Rawas EC Priskodesi, Musi Rawas Utara Alwi Rohan, dan Ogan Ilir Aufa Syahrizal. Sebelumnya, Aufa sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) di kabupaten sama saat Pilkada berlangsung.
"Dengan pelantikan ini tidak ada roda pemerintahan yang vakum. Hal itu harus tetap berjalan," ujar dirinya.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, Kekosongan Kekuasaan di Muara Enim
2. Plh diimbau tidak terpengaruh isu sengketa pilkada
Prosesi pelantikan 7 plh bupati (IDN Times/istimewa)Deru mengatakan, beberapa daerah masih menunggu ketetapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilantik. Sebab ada empat wilayah yang bersengketa di Pilkada, baru dua gugatan gugur di MK yakni OKU dan OKU Selatan. Selanjutnya Muratara masih menunggu putusan hari ini dan PALI yang sengketanya masih tetap berlanjut.
"Para Plh bupati yang ditunjuk jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu terkait Pilkada," jelas dia.
3. Pelayanan publik diminta tidak stagnan
Prosesi pelantikan 7 plh bupati (IDN Times/istimewa)Sementara itu Plh Bupati Muratara, Awli Rohan, mengharapkan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat segera selesai. Apa pun yang akan diputus MK, katanya, diharapkan dapat membawa kabupaten paling muda di Sumsel dapat membawa laju pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan lebih baik.
"Kami berharap perkara di MK cepat terselesaikan. Supaya masyarakat mendapatkan kepastian," jelas dia.
Menurut Alwi, laju pemerintahan di Muratara akan dipegangnya sampai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang. Selama memegang Muratara, dirinya akan melanjutkan jalannya pemerintahan sesuai amanah yang diberikan.
"Masa jabatan Plh ini berlaku sampai Bupati dan Wakil dilantik. Seperti yang telah dikatakan Gubernur, kami akan menjaga supaya pelayanan-pelayanan publik tidak stagnan," tutup dia.
Baca Juga: 2 Hari Jelang Pelantikan Bupati, Gubernur Sumsel Tunggu Instruksi
