Dodi Ditahan KPK, Gubernur Sumsel Tunjuk Plt Bupati Muba Beni Hernedi
![Dodi Ditahan KPK, Gubernur Sumsel Tunjuk Plt Bupati Muba Beni Hernedi](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20211016/img-20211016-wa0099-cd95f5dc80841574fa76458acd771714_600x400.jpg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru langsung menunjuk Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi sebagai Pelaksana tugas tugas (Plt) Bupati. Beni ditunjuk menggantikan Dodi Reza Alex ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap perbaikan irigasi di dinas PUPR Muba.
"Saya izin ke Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk menunjuk Plt. Pelantikan ini ditujukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di kabupaten Muba. Ini sudah sesuai UU jika kepala daerah berhalangan maka wakilnya akan menggantikan," ungkap Herman Deru di Griya Agung Palembang, Sabtu (16/10/2021).
1. Gubernur ingin penunjukan Plt tidak ganggu jalannya pemerintahan
Deru menjelaskan, penunjukan Beni sebagai Plt Bupati mulai berlaku usai dirinya mengumumkan kepada publik malam ini. Surat penunjukan tercatat pada SK Gubernur Sumsel nomor 130/3105/I/2021 mengenai pengangkatan Beni Hernedi sebagai plt Bupati disisa masa jabatan.
Menurut Deru penunjukan Plt Bupati Muba diatur dalam Pasal 65 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU sebelumnya.
"Seyogyanya SK ini saya berikan langsung ke Plt Bupati. Namun karena tugas beliau dan hari libur tidak diberikan secara langsung. Akan tetapi SK ini bertujuan agar provinsi dan kabupaten dapat saling membantu mewujudkan stabilitas politik dan keamanan masyarakat," jelas Deru.
Baca Juga: Bupati Muba Dodi Reza Alex Tentukan Fee untuk Pribadi 10 Persen
2. Plt Bupati diharap dapat menjalankan tugas sebagai kepala daerah
Menurut Der, tugas dan kewenangan Plt harap selalu dikoordinasikan dengan provinsi. Plt memiliki legitimasi menjalankan tugas yang sudah ada dari visi misi bupati, membuat peraturan. Lalu merancang anggaran APBD dan berkonsultasi dengan Kemendagri RI.
"Apalagi dalam waktu dekat Muba akan memasuki proses tahapan penentuan APBD 2022. Kita akan segera bertemu Plt bupati untuk membahas persoalan ini," ujar dia.
3. Plt diminta tidak telat mengambil kebijakan
Menurut Deru, ia tidak mau kejadian ini terus berulang apa lagi sebelumnya sempat terjadi kekosongan kekuasaan setelah Bupati OKU meninggal dunia dan wakilnya ditangkap KPK. Lalu Muara Enim juga demikian bupati dan wakilnya ditangkap KPK.
Ia berharap, pemerintahan akan berjalan normal dengan kreativitas bupati dan wakilnya. Deru meminta Beni Hernedi dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya agar roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan baik.
"Roda pembangunan dan pelayanan jangan sampai terganggu karena terlambat mengambil kebijakan," jelas dia.
4. Masyarakat Muba diminta tetap bersabar
Gubernur juga meminta kepada masyarakat Muba untuk bersabar dengan proses hukum yang tengah berjalan. Dodi Reza yang tengah tersandung kasus hukum diharapkan tegar menghadapi permasalahannya.
"Karena bupatinya dalam proses hukum usai OTT dan ditahan 14 hari, kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan apakah KPK cukup bukti bisa lanjut ke pengadilan," tutup dia.
Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Dodi Reza Punya Rumah Mewah di Jaksel dan Australia