Tak Bisa WFH, Wako Palembang Cari Cara Bantu Warga Menengah ke Bawah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Dihadapkan pada kondisi Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah pusat, Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo menyatakan, pihaknya akan mengupayakan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Hal ini juga dibarengi Gubernur Sumsel, Herman Deru, sudah mengumumkan status Sumsel telah meningkat dari waspada menjadi siaga penyebaran wabah virus corona. Sementara masyarakat menengah ke bawah ini tidak bisa menerapkan WFH yang sedang berjalan saat ini.
"Tentu harus ada yang perlu kita lakukan selain memberikan edukasi. Nanti kita (tim satgas COVID-19), memikirkan bagaimana sistemnya, lihat situsi dan keadaan dulu. Sebagai pemerintah, kita juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat siapa pun itu," kata dia, Kamis (26/3).
1. Pemkot Palembang minta pihak swasta ikut membantu pemerintah
Harnojoyo mengungkapkan, untuk melakukan gerakan bantuan, tentu tidak sepenuhnya hanya mengandalkan kekuatan pemerintah saja. Akan lebih baik lagi jika ada pihak ketiga yang turut membantu bersama.
"Kita berusaha memancing pihak lain, seperti swatsa untuk melakukan gerakan lainnya. Sementara bantuan kita saat ini dengan membagikan disinfektan, hand santizer dan bilik sterilisasi," ungkap dia.
2. Pemkot Palembang masih mengandalkan edukasi lewat banner dan baleho
Harnojoyo menuturkan, pihaknya sudah mengandalkan edukasi untuk masyarakat dalam mencegah COVID-19 dengan tampilan baleho ke ruang-ruang publik.
"Ada banner yang isinya menjelaskan semua hal, terkait edukasi agar terhindar dari penularan corona, baleho juga sudah ikut di sebar," tutur dia.
Baca Juga: Kerahkan Mobil Smoke Removal, Pemkot Palembang Siram Jalan Raya Kota
3. Dinkes Palembang tunggu pesanan alat rapid test
Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Palembang, dr Ayus Astoni melanjutkan, upaya lain dalam penanganan COVID-19 adalah dengan memiliki alat deteksi langsung penyebaran corona seperti rapid test.
"Kita sudah mesan 8.000 alat rapid test, tetapi Kamis ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Sejauh ini belum dikonfirmasi, rekomendasinya. Serta untuk dana sedang dialokasikan anggarannya," tandas dia.