Palembang Kehilangan Rp6 Miliar dar Uji KIR Tahun Depan
ilustrasi pendapatan asli daerah (pexels.com/Monstera Production)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal kehilangan potensi besar Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) mulai 2024 dari retribusi KIR atau uji kendaraan bermotor.
"Potensi retribusi KIR yang biasanya mencapai Rp6 miliar per tahun dan masuk ke kas daerah, mulai Januari nanti tidak ada lagi," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Afrizal Hasyim, Minggu (5/11/2023).
Baca Juga: PAD Palembang Capai 77 Persen, Terbanyak dari PBB dan Pajak BPHTB
1. KIR diambil alih pemerintah pusat
(Ilustrasi) IDN Times/Sukma ShaktiPotensi kehilangan retribusi tersebut berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan pengelolaan retribusi Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang dikurangi. Sesuai arahan Balai KIR, retribusi KIR diambil pemerintah pusat mulai 1 Januari 2024.
“Artinya masyarakat yang akan mengurus KIR ini kemungkinan digratiskan oleh pusat, karena tidak ada lagi masuk ke kas daerah kita,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Palembang Anggarkan Rp6 Miliar untuk Tekan ISPA
2. Dishub Palembang tetap akan menerima DBH
(Ilustrasi ekonomi) IDN Times/Arief RahmatMeski mulai 2024 Pemkot Palembang tidak lagi mengelola langsung retribusi yang dihilangkan, Dishub tetap menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Secara regulasi ini belum ada, apakah nanti pengelolaan akan ditarik pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan atau seperti apa pelaksanaannya belum ada,” jelas dia.
3. Pemkot Palembang hanya menarik retrubusi parkir di pinggir jalan
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Akibat kebijakan retribusi KIR kembali ke pemerintah pusat tahun depan, Dishub Palembang hanya akan mengelola retribusi jasa ke pelabuhan dan parkir dengan aturan terbatas.
"Retribusi parkir yang kita kelola hanya parkir di pinggir jalan, pencapaiannya per tahun Rp6-Rp7 miliar. Untuk parkir mal bukan kewenangan kita," timpalnya.
Baca Juga: Realisasi Pajak Sumsel Hingga Juli 2023 Baru Mencapai 54 Persen
