PKPU Bukan UU, Pakar Tata Negara Minta KPU Tak Libatkan DPR

1. Upaya melibatkan lembaga negara tidak relevan

Dedeng menyebutkan, rencana KPU melibatkan lembaga legislatif dinilai akan membuat masyarakat semakin yakin, bahwa ada upaya dalam mengubah syarat demi kepentingan politik. Kondisi ini diyakini akan menimbulkan perspektif adanya manipulasi politik yang berisiko mengancam tatanan bernegara dan bermasyarakat.

"Saya kira tidak relevan meminta pertimbangan lembaga negara lain karena KPU harus menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu," jelas dia.

Baca Juga: Dear KPU, Akademisi Lampung Ingatkan Tak Main-main Susun PKPU Pilkada 

2. PKPU harus menyelaraskan putusan MK bukan MA

Dirinya menambahkan, jika PKPU yang ada harus menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 sebagai acuan dalam membuat aturan. KPU pun tak perlu menggunakan peraturan berdasarkan putusan MA nomor 23 tahun 2024.

"Jadi KPU cukup menyelaraskan atau menyesuaikan putusan MK yang sudah ada," jelas dia.