Pj Gubernur Sumsel Anggap Pilkada Memanas Hal Biasa

1. Potensi kerawanan akibat Pilkada dipetakan

Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Elen bersama KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi. Semua bentuk kerawanan akan diantisipasi lebih dini sehingga tidak berujung konflik karena perbedaan pilihan.

"Kita kan sudah melakukan rapat untuk mengingatkan adanya potensi-potensi yang ada. Tentunya sampai saat ini belum ada yang menonjol dari (Pemilu) yang lalu-lalu," jelas dia.

2. Netralitas ASN dan politik uang pemicu kerawanan Pilkada di Sumsel

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan membenarkan tingkat kerawanan Pilkada di Sumsel berada pada level rawan sedang. Hal ini didapatkan dari catatan Pilkada 2018 dan 2020 pemicu kerawanan itu adalah, netralitas ASN dan politik uang.

"Kita berharap potensi konflik ini tidak keluar (disebabkan) justru oleh penyelanggara pemilu (KPU dan Bawaslu)," jelas dia.

Kerawanan Pilkada juga bisa disebabkan lalainya penyelenggara pemilu abai dengan laporan masyarakat mengenai kecurangan. Ia mencontohkan lambatnya laporan ditanggapi ataupun saat masyarakat melapor tak mendapat tanggapan.

"Karena laporan tidak diterima mereka bisa kecewa. Ini juga berpotensi jadi letupan masalah di daerah. Pada pemilu 2024 (keributan) lalu di Muratara jadi contoh. Sudah kami sampaikan ke KPU terkait potensi konflik yang disebabkan penyelanggara pemilu," jelas Kurniawan.