Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluruskan terkait informasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sempat disampaikan dalam rapat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI. Pemprov Sumsel menegaskan, angka 2,5 persen yang muncul dalam rapat tersebut tidak menunjukkan persentase realisasi penyaluran KUR terhadap total alokasi untuk Sumsel.
Angka tersebut merupakan perbandingan penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, realisasi penyaluran KUR di Sumsel hingga November 2026 sudah mencapai Rp8,08 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 91,04 persen dari total alokasi KUR Sumsel sebesar Rp8,88 triliun. Capaian ini diklaim menempatkan Sumsel di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan jumlah penerima mencapai 101.083 debitur UMKM.
Capaian penyaluran KUR tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring Penyerapan KUR yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kanwil DJPb Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).