Jika Gibran Mundur, Ini Aturan Konstitusional Menurut Pakar Unsri

11 Nov 2026, 14:44 WIBKota Palembang3 min read

Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026). (Dok. istimewa)

Intinya Sih

Pakar Unsri Dedeng Zawawi menyatakan pengunduran diri Wakil Presiden harus beralasan rasional, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika, serta berlandaskan konstitusi.
Jika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang wajib memilih satu calon dalam sidang paling lambat 60 hari.
UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan, tetapi belum ada aturan teknis khusus pengunduran diri Wakil Presiden karena UU Kepresidenan belum terbentuk.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dari sisi ketatanegaraan. Sebab, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas serta harus mengacu pada ketentuan konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri), Dedeng Zawawi, mengatakan pengunduran diri Wakil Presiden harus memiliki alasan yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika ketatanegaraan.

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden merupakan mandat yang diperoleh melalui pemilihan umum dan memiliki landasan konstitusional. Karena itu, keputusan untuk mundur tidak seharusnya dilakukan tanpa pertimbangan yang dapat diterima secara luas.

"Secara etika ketatanegaraan tidak bisa serta-merta mundur tanpa alasan yang tepat dan berstandar urgensi kenegaraan, serta berlandaskan konstitusi dan aspek hukum," ungkap Dedeng Zawawi kepada IDN Times, Rabu (11/11/2026).

1. Konstitusi mengatur mekanisme penggantian Wapres

Dedeng Zawawi, S.H., M.H. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Dok: Dedeng Zawawi)

Dedeng menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme penggantiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan tersebut, Presiden harus mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," jelasnya.

Setelah terpilih, Wakil Presiden yang baru akan dilantik oleh MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945.

"Keputusan ada di Presiden dan MPR. Presiden bertugas mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR menentukan satu orang untuk menjadi Wakil Presiden," bebernya.

2. Alasan pengunduran diri harus mengacu pada konstitusi

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut membahas berbagai isu strategis, mengevaluasi program kerja pemerintah, sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Lebih lanjut, Dedeng menilai alasan pengunduran diri Wakil Presiden perlu dilihat dari kemampuan yang bersangkutan dalam menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.

Menurutnya, konstitusi memberikan ruang pengaturan mengenai kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam melihat alasan pengunduran diri.

"Jadi, satu-satunya alasan yang diberikan UUD adalah tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan," katanya.

Ia menambahkan, apabila Wakil Presiden masih mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, maka keputusan untuk mengundurkan diri perlu dipertimbangkan secara matang.

"Sebab, pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945," jelasnya.

3. Belum ada aturan teknis pengunduran diri Wapres

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres)

Di sisi lain, Dedeng mengakui masih terdapat kekosongan aturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden. Menurutnya, UUD 1945 memang telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan, tetapi belum ada undang-undang yang menjelaskan secara terperinci prosedur pengunduran diri tersebut.

"Iya betul. Maka pengunduran diri harus mengacu konstitusi atau UUD. Hal-hal teknis belum ada karena UU Kepresidenan hingga sekarang belum terbentuk, padahal sudah lama digagas," ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam praktik ketatanegaraan apabila pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi. Sebab, prosesnya harus tetap berlandaskan konstitusi meskipun aturan teknis yang lebih terperinci belum tersedia.