Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kadis PUPR Sumsel Affandi dan Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)
  • Gubernur Sumsel Herman Deru meminta bupati dan wali kota memperketat pengawasan tata ruang agar alih fungsi lahan tidak memicu banjir, longsor, serta penurunan lahan pertanian produktif.

  • Deru menekankan perubahan peruntukan ruang harus direncanakan matang dan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama untuk mencegah tumpang tindih kawasan hutan, pertanian, industri, dan permukiman.

  • Pemerintah daerah diminta menginstruksikan OPD serta berkoordinasi dengan kementerian dan instansi vertikal sejak perencanaan, agar pembangunan tidak berbenturan dengan LP2B, sawah, atau hutan produksi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan pemanfaatan tata ruang serta perubahan fungsi lahan.
  • Who?
    Herman Deru, para bupati dan wali kota di Sumatra Selatan, OPD, pemerintah daerah, kementerian berwenang, dan instansi vertikal di daerah.
  • Where?
    Di 17 kabupaten dan kota di Sumatra Selatan, termasuk kawasan hutan, lahan pertanian, kawasan industri, perumahan, serta lokasi pembangunan infrastruktur.
  • When?
    Permintaan tersebut disampaikan Herman Deru pada Senin, 16 November 2026.
  • Why?
    Pengawasan diperlukan untuk mencegah banjir, longsor, penyusutan lahan baku sawah, penurunan produktivitas pertanian, dan tumpang tindih penetapan kawasan.
  • How?
    Bupati dan wali kota diminta menginstruksikan OPD mengawasi tata ruang, menyosialisasikan perubahan fungsi lahan kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan kementerian dan instansi vertikal sejak perencanaan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang di wilayah masing-masing. Pengawasan diperlukan agar perubahan fungsi lahan tidak menimbulkan persoalan lingkungan hingga mengancam kawasan pertanian produktif.

"Ketika persoalan tata ruang salah dilakukan, akan menimbulkan banyak dampak. Bisa jadi banjir, longsor dan menurunnya produktivitas lahan pertanian karena Lahan Baku Sawah (LBS) turun akibat menjadi kawasan perumahan dan industri," ungkap Herman Deru, Senin (16/11/2026).

1. Perubahan tata ruang harus disampaikan ke masyarakat

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deru mengungkapkan, Sumsel terdiri dari 17 kabupaten dan kota yang memiliki luasan daratan terbanyak di Sumatra. Kondisi itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan perencanaan pemanfaatan ruang secara matang sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di kawasan hutan, lahan pertanian dan industri.

"Semua ini harus dimulai dari sosialisasi, jadi jangan sampai masyarakat tidak tahu dan kaget tiba-tiba ada perubahan fungsi (tata ruang)," jelasnya.

2. Kesalahan tata ruang bisa picu banjir dan longsor

GUbernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deru mengingatkan, kesalahan dalam pemanfaatan tata ruang dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari banjir dan longsor hingga menyusutnya lahan pertanian produktif. Kondisi ini bisa terjadi ketika lahan baku sawah dialihkan menjadi kawasan perumahan maupun industri tanpa mempertimbangkan keberlanjutan fungsi kawasan.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap perubahan peruntukan lahan dilakukan secara terencana. Sebab, keputusan yang keliru dalam pengelolaan ruang saat ini dapat membawa dampak jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang.

"Pengawasan tidak boleh berhenti di mana para bupati dan wali kota saya minta menginstruksikan OPD-nya untuk mengawasi pemanfaatan tata ruang ini," jelasnya.

3. Minta instansi tidak tumpang tindih dalam menentukan kawasan

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Selain pengawasan, Deru menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan. Koordinasi juga perlu melibatkan instansi vertikal di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan bisa terkendala apabila lokasi yang ditetapkan ternyata masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), luas baku sawah, atau kawasan lain yang memiliki ketentuan khusus.

Begitu juga ketika pembangunan sudah berjalan, tetapi belakangan diketahui berada di dalam kawasan hutan produksi. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi sejak tahap perencanaan melalui koordinasi lintas instansi.

"Ini yang harus betul-betul dijalankan sedisiplin mungkin. Sebab generasi ini tidak ingin mewariskan pemanfaatan kepada anak cucu kita. Sekali salah akan berdampak berkelanjutan," jelasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More