Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengomentari pengadaan mobil dinas di lingkungan pemerintah provinsi sebagai bentuk profesional dalam pekerjaan. Menurut dia, pengadaan kendaraan dinas hingga Rp4,94 miliar itu untuk memenuhi operasional pemerintahan.
"Rata-rata operasional, bukan untuk mobil jabatan, tapi mobil operasional," ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Deru mengklaim, pengadaan mobil dinas dalam kondisi kebijakan efisiensi bukan hal buruk. Sebab pengadaan dilakukan untuk memastikan sistem kerja lingkungan pemerintahan maksimal.
Dia menegaskan, kendaraan yang tertera dalam pengadaan Biro Umum Provinsi Sumsel bukan untuk mobil jabatan, melainkan kebutuhan operasional.
Lebih lanjut, ia menyebut pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan pada awal tahun ini karena telah dilakukan lelang sebelumnya. Sehingga pengadaan tersebut ditunjukkan untuk menutup kebutuhan kendaraan yang telah dilelang.
“Jadi menutup kebutuhan yang sudah sempat dilelang, yang dilelang juga lebih banyak,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026, Pemprov Sumsel melalui Biro Umum merencanakan pengadaan empat unit mobil dinas, terdiri atas dua unit Hyundai Palisade, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Toyota Hilux.
Secara rinci, dalam sistem tersebut tercatat pengadaan dua unit kendaraan roda empat merek Hyundai Palisade dengan kode RUP 63875292 dan pagu anggaran sebesar Rp2,71 miliar.
Selain itu, terdapat pengadaan satu unit Toyota Alphard dengan kode RUP 63885697 senilai Rp1,7 miliar. Sementara itu, satu unit Toyota Hilux dengan kode RUP 63892812 tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp527 juta.