Belum Ada Aturan Teknis, Pakar Unsri Beberkan Mekanisme Wapres Mundur

11 Nov 2026, 16:18 WIBKota Palembang3 min read

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres)

Intinya Sih

Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mekanisme ketatanegaraan, karena belum ada aturan teknis khusus melalui UU Kepresidenan.
Pakar Unsri Dedeng Zawawi menegaskan pengunduran diri harus mengacu pada UUD 1945, memiliki alasan rasional, serta mempertimbangkan kewajiban jabatan dan kepentingan negara.
Pengunduran diri berbeda dari pemberhentian yang diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945; ketiadaan aturan teknis menyoroti perlunya kepastian hukum melalui UU Kepresidenan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh jika jabatan tersebut bakal segera kosong.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Namun, aturan teknis yang secara khusus mengatur prosedur pengunduran diri Wakil Presiden belum tersedia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri), Dedeng Zawawi, menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengacu pada konstitusi. Menurutnya, belum adanya aturan teknis membuat mekanisme pengunduran diri perlu dicermati berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam UUD 1945.

"Maka pengunduran diri harus mengacu pada konstitusi atau UUD. Hal-hal teknis belum ada karena UU Kepresidenan hingga sekarang belum terbentuk, padahal sudah lama digagas," ujarnya.

1. Konstitusi menjadi landasan utama

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026)(dok. Setwapres)

Dedeng menjelaskan, meskipun belum ada aturan teknis melalui UU Kepresidenan, pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengacu pada UUD 1945. Menurutnya, konstitusi menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Terlebih, jabatan Wakil Presiden merupakan posisi yang diperoleh melalui pemilihan umum dan memiliki dasar kedaulatan rakyat.

Ia menilai, pengunduran diri tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Secara etika ketatanegaraan, keputusan tersebut harus memiliki dasar yang rasional, serta mempertimbangkan kepentingan negara.

Karena itu, setiap keputusan terkait pengunduran diri Wakil Presiden harus tetap memperhatikan ketentuan konstitusi dan aspek hukum yang berlaku.

2. Pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian Wapres

Momen pimpinan DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Wapres Gibran di ruang kerjanya (IDN Times/Istimewa)

Persoalan lain yang perlu dipahami adalah perbedaan antara pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden.

Dalam UUD 1945, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden telah diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Ketentuan tersebut menjelaskan alasan serta mekanisme pemberhentian melalui proses ketatanegaraan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Sementara itu, pengunduran diri merupakan persoalan berbeda karena berkaitan dengan keputusan Wakil Presiden untuk melepaskan jabatannya.

Menurut Dedeng, konstitusi harus menjadi acuan dalam menyikapi pengunduran diri tersebut. Ia juga menekankan bahwa alasan pengunduran diri perlu dilihat dari kemampuan Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.

3. Pentingnya kepastian hukum dalam ketatanegaraan

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima perwakilan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/9/2026). (Dok. Setwapres)

Belum adanya UU Kepresidenan yang mengatur secara terperinci persoalan pengunduran diri menjadi catatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, aturan teknis diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur yang harus ditempuh apabila terjadi persoalan terkait jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.

Di sisi lain, ketiadaan aturan teknis tidak serta-merta membuat persoalan pengunduran diri berada di luar jangkauan hukum. Konstitusi tetap menjadi dasar dalam menentukan langkah yang harus dilakukan oleh lembaga negara terkait.

Karena itu, pembentukan UU Kepresidenan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk memperjelas pengaturan mengenai jabatan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk ketika terjadi persoalan pengunduran diri.