Angka kemiskinan di Sumatra Selatan masih tinggi, mencapai 10,15 persen.
Pemerintah Provinsi Sumsel merombak pola penyaluran bansos untuk menekan angka kemiskinan menjadi satu digit.
BI bersama pemerintah daerah merumuskan program sinergi yang mengaitkan penyaluran bansos dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Palembang, IDN Times - Angka kemiskinan di Sumatra Selatan masih tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Berdasarkan paparan Bank Indonesia pada 28 Januari 2025, persentase kemiskinan di provinsi ini masih berada di level dua digit.
"Saat ini, tingkat kemiskinan di Sumsel tercatat sebesar 10,15 persen, masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 9,05 persen," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Bambang Pramono.
Melihat persentase tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya untuk menekan angka kemiskinan menjadi satu digit dengan pola baru. Salah satunya, melakukan perubahan pola terhadap teknis penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Langkah strategis yang disiapkan merombak pola penyaluran bansos agar lebih produktif dan berorientasi pemberdayaan ekonomi," kata dia.
Bambang menyampaikan, untuk mewujudkan target angka kemiskinan dalam level satu digit, perlu komitmen semua pihak. Menurutnya, penting untuk bekerja ekstra serta konsisten bekerja sama dan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan.
“Sekda (Edward) menyampaikan keinginan agar angka kemiskinan kita bisa turun ke single digit. Artinya memang perlu upaya-upaya tambahan untuk mendorong masyarakat berpendapatan rendah keluar dari garis kemiskinan," jelasnya.
Dalam upaya mengejar target tersebut, lanjut Bambang, BI bersama pemerintah daerah tengah merumuskan sinergi program yang mengaitkan penyaluran bansos dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, sehingga penerima bantuan tidak terus-menerus bergantung pada negara.
“Apakah nanti bansos dikaitkan dengan pengembangan pemberdayaan ekonomi rakyatnya, itu hal-hal yang sedang kita rumuskan agar bisa menjadi program sinergi bersama,” jelasnya.
Bambang menambahkan, program penanggulangan kemiskinan tidak bisa dijalankan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya benar-benar terasa di masyarakat.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Di awal tahun 2026, BI bersama OJK dan Pemprov Sumsel mulai memetakan program-program kerja yang bisa disinergikan,” katanya.
Dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, sinergi ini akan difokuskan pada tiga sektor utama. Pertama, pemerintah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan mempermudah akses pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak lagi kesulitan memperoleh modal usaha.
Kedua, program digitalisasi desa akan ditingkatkan secara masif untuk mendorong literasi digital masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput dapat bergerak lebih cepat dan modern.
Ketiga, kemandirian ekonomi akan diperkuat melalui pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren. Melalui program ini, pesantren diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan secara mandiri sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah sekitarnya.
"Ini yang perlu dirumuskan bersama di awal tahun. Kalau jalan sendiri-sendiri, pencapaian lama. Tapi kalau bersama-sama, satu urusan bisa kita selesaikan, lalu fokus ke urusan lainnya," jelas dia.