Warga Lalan Minta Gubernur Segera Bikin Kebijakan Pasca Jembatan Roboh

Alan menyebutkan, rusaknya jembatan tak hanya menyulitkan akses transportasi tetapi juga mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang-barang dagangan. Tak sampai disitu, kondisi ini juga merugikan para pelaku usaha tongkang dan ribuan tenaga kerja menggantungkan nasibnya di sektor angkutan sungai.

"Kondisi kerusakan jembatan ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis," jelas Alan.

Senada, salah satu orator aksi, Calvin Irawan menyoroti sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari kini terpaksa berhenti total. Dirinya berharap pemerintah segera menetapkan regulasi sehingga tidak semakin banyak orang yang merugi.

"Ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini," ujar Calvin.

Sekdis PUBMTR Sumsel, Ridwan mengatakan saat ini Pemprov Sumsel sudah rapat untuk pembangunan jembatan dan pembersihan puing-puing jembatan yang ada.

"Kita sudah melakukan rapat pembahasan terkait ambruknya jembatan ini untuk membahas kerusakan jembatan ini, dan kami juga telah memanggil para pengusaha dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perbaikan atau pembangunan Jembatan Lalan P.6," ujar dia.

Ia menambahkan, hasil rapat sudah dibahas bersama dengan Pj Gubernur Sumsel dan juga stakeholder lainnya akan ada solusi minggu ini. Pihaknya pun sudah mendesak kepada perusahaan maupun asosiasi untuk bertanggung jawab.

"Minggu ini akan ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan jembatan tersebut. Diharapkan pada hari Selasa atau Rabu nanti, asosiasi mereka sudah mencapai kesepakatan," jelas Ridwan.