Sumsel Susun Transisi Energi, Antisipasi Permintaan Batu Bara Turun

Hendriansyah mengakui jika penggunaan energi fosil masih mendominasi di Sumsel. Untuk mengganti energi fosil perlu upaya panjang dalam menyusun perencanaan dan persiapan yang matang, demo memastikan proses peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan atau transisi energi berjalan lancar dan adil.

Dari data Dinas ESDM Sumsel, saat ini sudah ada pembangkit energi terbarukan di Sumsel mencapai 989,12 megawatt (MW). Menurutnya Sumsel mampu mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan meski wilayahnya sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

"Transisi energi bukan hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang perubahan perilaku dan pola pikir. Kami berharap dapat menciptakan kesadaran dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar dia.

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum mengatakan, jika tren transisi energi saat ini menjamur di berbagai belahan dunia. Hal ini akan berdampak bagi perekonomian Sumsel selaku produsen batu bara, karena akan terjadi penurunan permintaan batu bara akibat tren itu.

"Transformasi menuju sistem energi dan ekonomi berkelanjutan memerlukan inovasi kebijakan yang berlandas pada kajian ilmiah berbasis data," jelas dia.

IESR berkomitmen membantu pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam melakukan pendampingan teknis dan pengembangan kapasitas, serta membangun jaringan terkait energi terbarukan.

"Kami juga telah melakukan sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi Universitas Sriwijaya untuk mengkaji tantangan dan peluang transformasi ekonomi di Sumsel, serta membangun Jejaring Jurnalis Transisi Energi (JTE) Sumsel bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)," ungkap Marlistya.

Marlistya juga menekankan bahwa proses transisi energi harus pula dilakukan secara berkeadilan. Menurutnya, mengedepankan  kewajiban moral dalam transisi energi, akan dapat  memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam perubahan ini.

“Ada  tiga prinsip untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transisi energi. Pertama, keadilan di tingkat lokal, mempertimbangkan pihak yang terdampak dari transisi energi. Kedua, keadilan dari perspektif kewenangan, tentang membangun partisipasi pengambil kebijakan di tingkat yang berbeda sehingga tercipta sinergi dan perencanaan transisi energi yang kontekstual. Ketiga, keadilan dalam jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi dampak perubahan struktur perekonomian pada masyarakat,” tutup Marlistya.