Siasat Dapur MBG Palembang Sediakan Menu Segar Cegah Keracunan

Dapur atau mitra penyedia menu MBG di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) tiap daerah pun dituntut menyediakan paket makanan terbaik meski dalam kondisi anggaran dan dana terbatas. Situasi itulah yang terkadang menjadi faktor utama penyediaan menu MBG tak sesuai ekspektasi masyarakat.

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Ilir Timur III di Palembang Ilham Al-Aziz, masalah penyediaan menu MBG yang sering ditemukan basi atau beraroma kurang sedap karena, proses masak yang terburu-buru tanpa memerhatikan kontrol kualitas dan tidak menghitung waktu masak dari awal hingga pembagian.

"Kita harus sudah mulai masak dari jam 2 dini hari, masak ini bukan sedikit tapi dalam partai besar. Penting untuk menjaga kebersihan alat dan tidak lembap. Kami di sini punya dua dapur, dapur basah dan kering. Jadi sebenarnya, ini soal kebiasaan, kalau sudah biasa masak dalam kualitas banyak tentu sudah berpengalaman dan sesuai standar," jelas dia kepada IDN Times, Senin (15/9/2025).

Terkadang, jelas dia, persoalan makanan cepat basi karena masaknya kurang matang kemudian tempat makan yang lembap sehingga muncul jamur. Jamur dan bakteri itulah yang membuat makanan tak layak konsumsi. Intinya, kata Aziz ini soal siap atau tidak jadi penyedia menu MBG jadi mitra program menu sehat untuk penerima.

Khusus di Dapur SPPG Ilir Timur III, proses masak dilakukan dua kali. Jadi jelasnya, untuk distribusi awal dimasak lebih awal dan distribusikan tepat waktu. Lalu untuk pengiriman siang hari, mulai masak kembali. Sehingga, menu yang dibagikan tidak sekaligus.

"Siasatnya misal yang jam 2 untuk anak TK yang memang harus dibagikan pagi, kalau untuk anak SMP hingga SMA, baru dibagikan siang, masaknya mulai jam 4 atau subuh, jadi ditentukan waktu harus tepat," katanya.

Bukan hanya soal waktu yang wajib disiplin, pegawai dapur atau mitra BGN juga harus mencukupi, dalam arti ada tanggung jawab masing-masing dan tidak saling ganggu. Misalnya kata Aziz, bagian yang mencuci ompreng berbeda dengan petugas masak. Lalu, pegawai khusus menyiapkan menu mentah pun tidak bisa diborong tugasnya.

"Sistem masak, pembagian dan pembersihannya itu dua kali. Ada Shift bagi pegawai sehingga tugas tidak menumpuk," jelas Aziz.

Sementara kata salah satu pemilik dapur MBG di Palembang Sulaiha Susi, poin penting untuk jadi mitra amanah adalah harus memiliki lokasi dapur sesuai standar. Berdasarkan ketentuan BGN, luas area dapur minimal adalah 20x20 meter. Situasi lokasi dapur yang sesuai aturan, sangat memungkinkan pengecekan kualitas menu MBG lebih tepat.

"Kalau siap dan dalam partai besar sudah sering, mudah-mudahan MBG ini berjalan lancar," kata Susi.

Diketahui, program MBG hingga saat ini masih berjalan. Salah satunya di SD Negeri 25 Palembang. Kata salah satu wali kelas 4 di sana, pembagian MBG tetap berlanjut dan persoalan keterlambatan pengiriman sudah diminimalisasi.

"Masih, Alhamdulillah. Hari ini menunya nasi, telur sambal, bakwan jagung, tempe goreng dan anggur," jelas Umi Nurhasanah.

Tak hanya bagi anak sekolah, MBG pun sudah mulai tersalurkan bagi balita. Omah, salah satu kader Posyandu di Kecamatan Ilir Timur I Palembang mengatakan, pembagian untuk anak balita sudah berlangsung sejak sepekan belakang.

"Sudah didata anak-anak balita untuk dapat MBG, sistemnya bisa langsung ke puskesmas (mendapatkan MBG)," katanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Sumsel, M. Adrian Agustiansyah menambahkan, sebagai lembaga pengawasan, ombudsman sempat melakukan audiensi dengan pihak BGN perwakilan Sumsel pada Mei lalu. Dalam pertemuan itu, ombudsman membahas soal kenapa banyak menu MBG yang tidak sesuai standar.

"Sudah pernah bertemu dari BGN dan memang di awal pernah ada kejadian mereka mengaku kecolongan dan awalnya fokus kuantitas bukan kualitas. Tetapi BGN menjanjikan untuk menjaga program tersebut. Kita pun masih melakukan pemantauan bila ada laporan dari masyarakat," jelas dia.

Ombudsman Sumsel kata Adrian, telah menerima sejumlah informasi terkait pelaksanaan program MBG. Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman menekankan pentingnya data dan informasi yang akurat untuk menanggapi berbagai isu yang muncul. Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam upaya bersama menciptakan pelayanan publik yang optimal dalam pelaksanaan program MBG.

Bahkan jelasnya, dari sisi BGN untuk penanggung jawab di Sumsel, menyatakan akan terus mengupayakan penerapan standar pelayanan agar berjalan optimal. Selain itu, akan dilakukan kerja sama dengan para petani sebagai pemasok bahan baku, sehingga dapat menggerakkan siklus perekonomian. Sekarang kata Adrian, seiring berjalannya waktu, evaluasi terus dilakukan agar kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.