Sekolah Rakyat di Palembang Tahap Awal Hanya untuk 100 Siswa

Siswa yang akan belajar di sekolah rakyat berasal dari pendataan Kemensos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu didapatkan melalui Pendamping Keluarga Harapan (PKH) atau tenaga teknis yang ditugaskan oleh Kemensos.

"Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, kami mendukung segala program pemerintah pusat untuk memutus tali kemiskinan, memperbaiki pendidikan, dan mengatasi permasalahan ekonomi," jelasnya.

Firman menyampaikan, mekanisme sekolah rakyat baru untuk kelas satu SMA karena realisasinya harus segera. Ke depan tentu akan ada evaluasi dan penambahan kelas lainnya beserta lokasi alternatif tak hanya di Sentra Budi Perkasa Palembang.

Alasan kenapa tempat tersebut jadi lokasi sekolah rakyat, karena di sana memiliki fasilitas lengkap. Ada klinik serta ruang-ruang asrama. Sebab kata dia, saat di sekolah rakyat, semua siswa akan ditanggung konsumsi sehari tiga kali, kemudian tersedia tempat menginap seperti sekolah asrama.

"Siswa yang terdata dalan DTKS mendaftarkan diri melalui link yang disediakan. Sementara sudah 54 siswa tercatat. 46 orang lagi akan didaftarkan masuk desil kedua," jelas dia.

Data siswa bakal sekolah di sekolah rakyat jelas Firman, terbagi hingga 10 desil berdasarkan status sosial. Yakni kategori miskin ekstrem, miskin sekali, miskin sedang, miskin menengah dan lainnya sesuai dengan nilai penghasilan rata-rata keluarga yang tercatat oleh PKH.

"Data itu sudah disetujui juga melalui lurah setempat," katanya.

Firman menjelaskan, data-data siswa dalam DTKS tersebut saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Tujuannya, agar penerima program sekolah rakyat sesuai sasaran. Proses verifikasi juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan kategori kondisi status sosial dan kesetaraan kesejahteraan.

"Dari beberapa kali rapat dengan pihak sentra (Budi Perkasa) lebih kurang untuk data siswa di masing-masing 17 kecamatan sudah ada calon siswanya," jelas dia.