PSBB Palembang Berakhir, Jam Kerja ASN Kembali Normal
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 resmi tak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB). Namun penangangan COVID-19 dilanjutkan dengan status penegakkan disiplin protokol kesehatan.
Menurut Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Anom Setyadji mengatakan, perubahan status tidak terlepas dari intruksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang wabah nasional. Namun karena penerapan aturan bersifat kedaerahan dan status pandemik tiap kota berbeda, maka semua keputusan kembali ke pemerintah daerah.
"Zona khusus Palembang sudah oranye dan sudah terapkan penegakkan displin protokol kesehatan. Perbedaannya dalam kebijakan ini tidak ada batasan waktu seperti PSBB, tetapi masih terkait dengan UU kesehatan karantina. Teknisnya mengacu ke Kementerian," ujar Anom yang juga Wakil Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Palembang saat konferensi pers evaluasi PSBB di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Rabu (17/6).
1. Pengawasan tetap dipantau 1.752 tim gabungan keamanan
Anom mengatakan, pengawasan status penegakkan disiplin protokol kesehatan dilakukan oleh tim keamanan hingga 1.752 personel. Jumlahnya sama seperti dengan PSBB tahap kedua dengan meilbatkan TNI-Polri, ASN dan Pemkot Palembang.
"Penjagaan bisa dilihat di mal atau tempat publik lainnya. Regulasi sudah ada tapi yang paling penting dari masyaraka, tidak ada sanksi keras tapi dinamis. Intinya lebih kepada membimbing masyarakat dengan imbauan. Kalau salah ditegur, sifatnya edukasi mitigasi," kata dia.
2. Mobil pribadi boleh membawa maksimal 70 persen dari jumlah kapasitas bangku
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menambahkan, status penegakkan disiplin protokol kesehatan hanya mengubah aturan sistem transportasi. Dari hasil rapat pihaknya kata Dewa, mobil pribadi boleh terisi dengan konfigurasi jumlah penumpang maksimal hingga 70 persen.
"Saat PSBB hanya 50 persen dalam mobil, sekarang sudah boleh 70 persen. Suami dan istri bisa duduk bersampingan. Catatannya hanya untuk mobil pribadi, tapi ojek online tetap dilarang membawa penumpang," tambah dia.
Terkait jam kerja khusus ASN, BUMN, BUMD dan TNI-Polri, aturan waktu kerja sudah kembali seperti semula. Yakni pukul 07:45 WIB hingga 16:00 WIB, karena kebijakan tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
3. Wako Palembang tegaskan peran masyarakat jadi kunci penting meski berubah istilah aturan
Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo menerangkan, aturan penegakkan disiplin protokol kesehatan artinya masyarakat sudah memulai menuju new normal atau normal baru. Penghentian PSBB disebut Harnojoyo, sebagai indikator pihaknya berhasil mewujudkan target penurunan penyebaran COVID-19.
Namun dalam aturan penegakkan disiplin pasca PSBB, Pemkot Palembang akan mengetatkan pengawasan di lingkungan pasar. Sebab kawasan tersebut belum tertib dam maksimal dalam pengelolaan dan penerapan protokol kesehatan.
"Yang penting aturannya secara dinamis, dan penindakan sanksi tetap persuasif dengan terus menjalankan evaluasi bersama tim gugus tugas," timpal dia.
Harnojoyo melanjutkan, rapat evaluasi bersama Forkompimda menegaskan, aturan penegakkan disiplin protokol kesehatan hanya sebagai penamaan. Menurutnya hal terpenting adalah mewujudkan keberhasilan daerah bebas COVID-19 oleh masyarakat.
"Penegakkan disiplin protokol kesehatan, atau apapun namanya, yang berperan kita semua. Mari budayakan gotong royong sebagai sifat dasar kita, dan gelorakan kembali pekerjaan secara kerja sama menekan penyebaran COVID-19 secara maksimal," tandas dia.
