Banyak PHK dan UMKM Ambruk, Ini Sikap Serikat Buruh di Sumsel

Dewan Pengupah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel Talbi mengatakan, akibat wabah virus corona banyak anggota terdampak dirumahkan dan tidak menerima upah harian. Sebab itu, pihaknya mengupayakan pengajuan surat tenaga kerja ke perusahaan terkait.

"Anggota KASBi banyak dirumahkan tanpa upah meski ada yang tetap menerima walau ada potongan pendapatan. Contoh karyawan supermarket di salah satu mal tidak menerima gaji sesuai dan bertentangan dengan aturan tenaga kerja. Kami menindak lanjuti dengan pengajuan perundingan," kata dia.

Pihaknya, jelas Talbi, mengambil jalan tengah dengan mendiskusikan pembahasan yang pada akhirnya saling menguntungkan kedua belah pihak antara karyawan dan perusahaan.

Apalagi tidak bisa dipungkiri beberapa perusahaan terutama kantor-kantor kecil memang tak mampu memfasilitasi operasional pegawai untuk membantu kelangsungan hidup di tengah pandemik ini.

"Karena perusahaan besar dan sehat pasti masih menyimpan dana dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya," kata dia.

"Lihat situasi dan keadaan, kalau membahas pegawai supermarket, kami mendapat hasil perundingan yakni karyawan tetap diupah namun dipotong 30 persen karena pegawai diliburkan dalam waktu lama," jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Palembang Cek Lela mengatakan, akibat COVID-19, seluruh 580 anggotanya mengalami penurunan pendapatan. Namun, penurunan paling drastis terjadi pada sektor kuliner dan kerajinan tangan.

"Ada 150 pengusaha UMKM di kawasan Suro Palembang terkena dampak cukup besar. Bahkan ada yang tutup, kami berupaya mendata mereka untuk mengajukan penerimaan kartu pra kerja. Infonya sebagian di antara pendaftar, hingga sekarang belum terima bantuan," ungkapnya.

Maka itu, terang dia, sekarang Akumindo Palembang sedang mengurus dan mengajukan surat ke instansi pemerintahan di dinas industri dan koperasi. Setelah menyelesaikan pendataan dari dinas tenaga kerja kota.

"Pra kerja bisa membantu paling tidak, karena ada dana bantuan Rp700 ribu per bulan selama tiga bulan dengan pelatihan-pelatihan. Harapannya, pemerintah bisa bantu merangkul para UMKM. Sebagai organiasi serikat tentu Akumindo turut memfasilitasi mencapai hak," terang Cek Lela.

Sementara, berdasarkan data yang diterima IDN Times per 29 April 2020. Sudah ada 7.632 karyawan di Sumsel terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemik COVID-19. Sejauh ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel merinci, 612 karyawan mengalami PHK dan 7020 karyawan dirumahkan.

"Karyawan PHK kebanyakan dari perusahaan jasa, perhotelan, dan wisata. Termasuk dari jasa tambang dan [angkutan] travel karena semenjak corona banyak perjalanan antar kota antar provinsi banyak tidak jalan. Sementara untuk sektor perkebunan belum ada kena PHK," ujar Koimudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel.

Melihat keadaan ini, kata Koimudin, pihaknya pun terus mengingatkan perusahaan yang melakukan PHK agar memberikan hak-hak pesangon terhadap karyawan. Apalagi jika para pegawai tersebut merupakan karyawan tetap dengan telah mengabdi di perusahaan dalam waktu lama.

"Tentu akan kita minta bagaimana perusahaan wajib memberi hak kepada pegawai. Namun, sampai hari ini kita belum menerima laporan resmi teman-teman yang kena PHK bahwa perusahaannya tidak membayar pesangon. Artinya perusahaan sudah membayar pesangon," tandas dia.