Pemprov Sumsel Ajukan Beli 4 Mobil Baru Senilai Rp2,3 Miliar

17 Agu 2021, 17:47 WIB

(Ilustrasi mobil dinas) IDN Times/Daruwaskita

Palembang, IDN Times - Pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan penghematan anggaran APBD 2021. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa anggaran belanja yang dianggap memboroskan anggaran Pemerintah Daerah Sumsel.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Sumatra Selatan (FITRA Sumsel) mencatat penggunaan APBD Sumsel 2021 tak berbeda dengan 2019 seperti sebelum pandemik. Pihaknya menilai, belanja daerah Sumsel masih terlalu fokus pada insfrastruktur dan pengadaan barang ketimbang pemulihan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Sumsel melalui pengadaan empat unit kendaraan dinas. Menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Sandi Fahlevi, empat bidang organisasi (Biro) melakukan pengadaan mobil operasional.

Ia menjelaskan, mobil dinas yang lama sudah berusia enam tahun dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan.

"Pengadaan mobil baru ada empat unit Mitsubishi Pajero, karena rata-rata mobil dinas yang ada sudah berusia tujuh tahun," ungkap Sandi kepada IDN Times, Selasa (10/8/2021) lalu.

1. Gantikan Toyota Innova keluaran 2015

Ilustrasi uang rusak. (ANTARA FOTO/Jojon)

Biro Umum Sumsel menetapkan pagu pengadaan mobil operasional baru sebesar Rp2,51 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp2,3 miliar. Adapun keempat mobil itu akan digunakan oleh Kepala Biro Ekonomi, Biro Kesra, Biro Administrasi Pembangunan, dan Kepala Biro Hukum.

Sandi menjelaskan, pengadaan mobil operasional bagi kepala biro ini dilakukan karena mobil jenis Toyota Inova keluaran 2015 sudah mengalami banyak masalah. Pihaknya tak ingin Kepala Biro tak menemui kendala saat mendampingi Gubernur Sumsel ke daerah-daerah.

"Anggarannya tetap dari Biro masing-masing, Biro Umum hanya melakukan lelangnya saja. Mobil ini hanya untuk memperlancar operasional saja," jelas dia.

2. Sudah diajukan bertahap karena refocusing anggaran untuk pandemik

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Pengadaan mobil operasional sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sandi, pengadaan yang bertahap disebabkan pandemik sehingga beberapa kendaraan baru bisa dilakukan tahun ini.

"Beberapa Biro lain memang belum melakukan pengadaan karena tidak cukup anggaran tahun ini. Karena pembagian APBD ke beberapa Biro berbeda-beda, untuk Biro pemerintahan bahkan sudah dua tahun lalu. Jika ada anggaran untuk disisihkan baru nanti dibahas di legislatif, karena pengadaan ini juga persetujuan dari DPRD Sumsel," jelas dia.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya saat dikonfirmasi IDN Times mengaku, belum membaca laporan terakhir mengenai pengadaan mobil operasional di empat Biro.

"Aku belum tahu, nantilah aku cek dulu," jelas dia.

Tak berbeda dengan eksekutif, pengadaan mobil dinas ini juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sumsel. Dari laporan di LPSE tahun 2021, pengadaan kendaraan mobil dinas bahkan menyentuh angka lebih besar, yakni Rp4,4 miliar.

3. Anggaran besar untuk infrastruktur dinilai tak tepat sasaran

Ilustrasi pembangunan (IDN Times/Arief Rahmat)

Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani menjelaskan, APBD 2021 Sumsel mencapai sekitar Rp10,7 triliun atau naik sekitar Rp10,6 triliun dari tahun 2020. Hanya saja, dirinya menyoroti banyak anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. APBD 2021 lebih besar komposisinya di pembangunan infrastruktur.

Padahal menurut Nunik, sudah ada arahan di tahun sebelumnya dari tiga menteri agar daerah melakukan penghematan anggaran, dan memfokuskan pada pemulihan ekonomi selama masa pandemik.

"Kita menyoroti APBD Sumsel digunakan untuk dua hal belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja langsung secara persentase sebesar 35 persen, sedangkan belanja tidak langsung sekitar 65 persen," jelas dia.

4. Lemahnya fungsi DPRD Sumsel sebagai pengawas

Pimpinan DPRD Sumsel usai rapat paripurna (IDN Times/Rangga Erfizal)

Menurutnya, lebih besarnya penggunaan APBD Sumsel untuk belanja tidak langsung bisa terjadi karena lemahnya pengawasan oleh DPRD. Menurutnya lagi, Sumsel seharusnya meningkatkan prioritas pada belanja di sektor kesehatan.

"Saya justru melihat Sumsel ini hanya menjalankan pelaksanaan APBD rutin saja. Tidak ada rasionalisasi anggaran, mestinya ada anggaran yang bisa ditahan atau ditunda dahulu. Banyak pekerjaan yang seharusnya tidak perlu di tengah pandemik justru dijalankan," tutup dia.