Pemkot Palembang mengupayakan program MBG tanpa kasus penyimpangan dengan pengawasan dispilin dan rutin.
Program MBG sudah tersebar di 18 kecamatan, diawasi ketat untuk memastikan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.
Pemkot mengawasi MBG lewat tim gabungan dari berbagai dinas dan pihak terkait, dengan target terealisasi sebelum akhir 2025.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengupayakan program penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak terjadi kasus penyimpangan di publik.
Langkah konkret mencegah adanya kasus penyimpangan itu, dilakukan dengan pengawasan disiplin dan secara rutin. Harapannya, komitmen tersebut bisa mendorong pelaksanaan MBG di Palembang tanpa hambatan dan kejadian negatif.
Menurut Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Pemkot Palembang dalam optimalisasi pengawasan program MBG melibatkan berbagai pihak dan mengharapkan partisipasi dari sejumlah elemen termasuk masyarakat.
"Jika masyarakat mengetahui atau menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG segera melaporkannya kepada tim atau aparat kelurahan, kecamatan, dan kepolisian terdekat," jelasnya, Jumat (22/8/2025).
Program MBG di Palembang, kata Prima, kini sudah tersebar ke sejumlah sekolah negeri di 18 kecamatan sejak MBG pertama kali launching pada pekan awal Januari 2025.
"MBG diawasi ketat sejak pertama kali, untuk memastikan program ini sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Cara pemkot mengawasi MBG, jelas Prima, lewat tim pengawas MBG dan petugas setiap waktu dipastikan turun ke lapangan memantau pendistribusian dan penyaluran. Sejauh ini katanya, masalah paling sering terjadi adalah waktu pengantaran paket MBG yang terlambat.
Tim pengawas tersebut merupakan petugas gabungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Palembang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, TNI, Polri, Badan Gizi Nasional, dan pihak terkait lainnya.
"Tim pengawas gabungan memantau secara acak setiap hari ke sekolah-sekolah sasaran program MBG dengan tugas utama mencatat, mengevaluasi, dan melakukan penanganan apabila terjadi keluhan dari para siswa terkait makanan yang diterimanya," jelasnya.
Sementara berdasarkan data Juli 2025 dari Dinas Pendidikan Palembang, tercatat ada 222 sekolah yang sudah menjalankan program MBG sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Palembang Adrianus Amri, meski sudah ratusan sekolah tanggung jawab Pemkot Palembang telah menerima program MBG, masih ada beberapa sekolah di sejumlah kecamatan dan kelurahan belum merealisasikan pembagian MBG.
"Ini karena dapur MBG sebagai penyedia menu MBG sedang dalam proses finalisasi," katanya.
Pemkot Palembang menargetkan, bagi sekolah yang belum mendapatkan pembagian MBG, program itu akan terealisasi sebelum akhir 2025. Saat ini tercatat sudah ada 18 dapur umum MBG dari operasional 11 kecamatan.