Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang janji menebus utang proyek infrastruktur tahun 2019-2020 senilai Rp218 miliar pada Agustus 2021 mendatang. Hingga saat ini, nilai terutang Pemkot tersisa sekitar 50 persen.
"Kalau hasilnya bagus, keuangan siap, ya bisa saja cepat. Namun bisa juga lewat target Agustus nanti, semua tergantung kesiapan anggaran," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Palembang, Zulkarnain, Selasa (22/6/2021).
Ia mengatakan, meski berkomitmen menyelesaikan pembayaran utang namun Pemkot Palembang mengaku masih harus melihat kondisi keuangan serta serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita lihat juga pendapatan di triwulan dua ini. Sebab sementara ini serapan PAD tidak lebih dari 30 persen. Tergantung kondisi keuangan Kota, kalau PAD sudah cukup baru bisa dibayarkan," kata dia.
Zulkarnain menyebutkan, salah satu langkah Pemkot dalam penundaan pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) merupakan upaya cukup efektif. Pemkot mengalihkan anggaran TPP pegawai untuk melunasi cicilan.
"Penundaan pembayaran TPP ini akan kita bayarkan kembali kalau kondisi keuangan memungkinkan. Sampai sekarang, dana yang bisa direlokasi ini dimanfaatkan untuk pembayaran utang" jelasnya.
Ia mengaku, dalam beberapa bulan terakhir Pemkot mengencangkan ikat pinggang melakukan penghematan atau efisiensi kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Antara lain, kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
"Kami juga berupaya melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp116 miliar untuk membiayai infrastruktur," tandas dia.