Partisipasi Pemilih di OKU Rendah, KPU Sumsel Sebut Sejumlah Faktor

11 Des 2020, 14:48 WIB

Proses pelaksanaan pilkada serentak 2020 di TPS 04 Desa Ibul Besar, Kecamatan Pumulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Pelaksanaan pilkada dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari KPUD OI. (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Enam daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di Sumsel melebihi target partisipasi nasional yang mencapai 77,9 persen. Namun, ada satu daerah dengan jumlah partisipasi di bawah angka tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel merinci daerah yang melebihi target partisipasi seperti OKU Selatan dengan 85 persen, Ogan Ilir 81,28 persen, Musi Rawas Utara, 80,42 persen, Musi Rawas 80 Persen, Pali 80 persen, OKU Timur 79 persen. Sedangkan OKU hanya 71,19 persen.

"Banyak faktor yang memengaruhi jumlah pemilih meningkat meski di tengah pandemik. Pertama, calon yang diusung parpol ternyata diterima oleh masyarakat. Kedua, sosialisasi di media sosial cukup efektif. Ketiga, peran tokoh dalam kampanye cukup kuat untuk memengaruhi," ungkap anggota Komisioner KPU Bidang Divisi Sosialisasi, Paramas dan SDM, Amran Muslimin kepada IDN Times, Jumat (11/12/2020).

1. Kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi faktor penyelenggara dan aparat

Amran menjelaskan, kesadaran masyarakat di daerah dalam menyukseskan pemilihan langsung kepada daerah, juga dipengaruhi faktor kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan oleh penyelenggara. Ditambah jaminan keamanan dari aparat penegak hukum, sehingga pemilih merasa aman untuk datang ke TPS.

"Cara pandang pemilih dalam melihat calon yang diusung oleh parpol setiap kabupaten tentu berbeda," jelas dia.

2. Faktor berbeda jumlah partisipasi di dua wilayah kotak kosong

Proses pelaksanaan pilkada serentak 2020 di TPS 06 Desa Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Pelaksanaan pilkada dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari KPUD OI (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dalam pilkada kali ini, KPU OKU Selatan hanya mematok 72 persen partisipasi politik. Namun menurut Amran, secara mengejutkan jumlah partisipasi di wilayah calon tunggal menjadi yang tertinggi di Sumsel. Sedangkan di OKU yang juga menghadapi kotak kosong, justru partisipasinya turun jauh dari target nasional.

Menurut Amran, kedua daerah memiliki faktor mendasar dalam perbedaan jumlah partisipasi politik. Sejak awal, OKU Selatan tidak ada tokoh dan elite yang mencalonkan diri. Hal itu dipengaruhi elektabilitas petahana.

Sedangkan OKU sejak awal muncul banyak nama yang akan maju, hanya saja mereka terbentur jumlah dukungan parpol hingga tidak jadi mendaftar. Hal itu disinyalir membuat masyarakat sebagian memilih kotak kosong dan sebagian lagi golput.

"Proses rekomendasi parpol di akhir memang membuat calon lain tidak dapat mencalonkan diri, karena tidak dapat memenuhi 20 persen kursi DPRD sebagai syarat dukungan. Ini mengakibatkan muncul gerakan yang mendukung kotak kosong di sana," jelas dia.

3. Meski di bawah target, KPU masih anggap wajar jumlah partisipasi masyarakat

Ilustrasi pemeriksaan suhu tubuh (IDN Times/Rangga Erfizal)

Meski mendapati jumlah partisipasi yang sedikit di OKU, namun KPU Sumsel tetap mengklaim jumlah tersebut lebih baik ketimbang pilkada di luar Sumsel. Menurutnya, ada wilayah yang partisipasinya hanya 60 persen.

"Khusus OKU saya kira tetap tinggi dibanding dengan beberapa daerah atau kabupaten lain," jelas dia.

4. Pengamat beberkan faktor target pilkada yang tidak tercapai

Pengamat Politik OKU, Sukri Holil mengatakan, target partisipasi yang ditentukan sebelum pilkada sebesar 79 persen sangat mustahil tercapai. Dirinya menilai, apa yang ditargetkan tidak realistis karena benchmark partisipasi nasional hanya 64,5 persen.

Sedangkan pilkada di OKU yangdilaksanakan di tengah pandemik COVID-19 menyebabkan masyarakat enggan datang ke TPS. Tidak sampai di situ, peserta yang hanya calon tunggal pun ikut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi politik.

"Sosialisasi tentang pilkada OKU 2020 kami nilai sangat minimal, terutama soal keberadaan kolom kosong atau KOKO. Ditambah lagi DPT yang entah mengapa dibuat sedemikian rupa, sehingga banyak calon pemilih yang harus mendapat tempat agak jauh dari tempat tinggalnya," tutup dia.