Partai Demokrat Sumsel Akan Datangi Kanwil Kemenkumham

10 Mar 2021, 13:23 WIB

Default Image IDN

Palembang, IDN Times - Polemik internal Partai Demokrat antara kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, terus meruncing. Keduanya saling unjuk bukti kepemimpinan partai yang sah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumsel mengambil sikap tidak mau mengakui Moeldoko sebagai Ketua DPP. Mereka masih memberi dukungan terhadap AHY dan menganggap KLB sebagai upaya kudeta partai berlambang Mercy tersebut.

"Hari Jumat nanti pada sore hari, kami akan melakukan apel siaga seluruh kader partai Demokrat di Sumsel. Kami akan menyampaikan dukungan terhadap AHY," ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah kepada IDN Times, Rabu (10/3/2021).

1. Pernyataan sikap akan dihadiri DPC seluruh wilayah

Default Image IDN

Firdaus menjelaskan, polemik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sebelumnya mendukung Moeldoko telah berhasil diredam. Pihaknya telah memecat tiga orang Ketua DPC dan menggantinya. Firdaus memastikan suara DPD dan 17 DPC di Sumsel tetap mendukung AHY.

"Usai apel siaga kami akan mendatangi kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham di Palembang, menyampaikan pernyataan sikap soal dukungan terhadap ketua yang sah. Ada 17 DPC akan hadir di Palembang," ujar dia.

2. AD/ART Partai Demokrat disahkan oleh Kemenkumham

Kepala Staf Presiden Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Karena dilakukan di Palembang, maka semua tanggung jawab kesiapan apel siaga akan diberikan kepada Harnojoyo sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Palembang. Semua DPC sepakat jika seluruh kegiatan KLB di Deli Serdang, Sumut, tidak bisa ditolerir.

Firdaus menyebut, ada tiga hal inkonstitusional yang dilanggar KLB yakni tidak memiliki 50 persen dukungan DPD. Lalu dukungan dua pertiga DPC, dan tanpa restu Majelis Tinggi. Secara AD/ART, pihaknya menilai langkah Moeldoko Cs sudah tidak sesuai ketentuan.

"Kita totalitas mendukung AHY yang sah, hasil kongres yang sah. Bukan kongres yang inkonsitusional. Kita mengacu pada AD/ART yang disahkan dan didaftarkan ke Kemenkumham," jelas dia.

3. DPC Palembang ikut AHY

Kongres V Partai Demokrat (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Palembang, Anton Nurdin menyatakan, DPC Palembang menolak hasil KLB dan tetap setia bersama AHY. Sejak awal, DPC Palembang melihat KLB tandingan ini abal-abal dan menyalahi AD/ART.

"Kita dari DPC siap mengawal dan mendukung AHY, bahkan salah satu kader kita pimpinan ranting IT II berinisial R ada yang mendukung KLB dicopot dari kepengurusan dan keanggotaan," tutup dia.