Kasus Pelecehan Bikin Citra Ponpes Turun: Berilmu Namun Minim Akhlak

Menurut Sony, perizinan mendirikan pesantren perlu dievaluasi. Jika sebelumnya ponpes didirikan untuk meneruskan ilmu pengetahuan demi tujuan akhirat, maka sekarang semakin banyak orang yang mendirikan ponpes hanya untuk kepentingan duniawi.

Menurutnya, mereka yang membuat ponpes terkadang bukan orang yang memiliki pemahaman agama cukup kuat. Dirinya tak menampik sebagai manusia biasa, seorang ulama atau kiai pun bisa khilaf dalam berperilaku.

"Banyak orang berilmu namun minim akhlak. Pengurus ponpes juga manusia tak lepas dari khilaf dan salah. Tetapi khilaf harus ada pencegahan dari diri sendiri juga. Hindari hal-hal ke situ (negatif), lalu mohon ke Allah jangan terulang kembali," ungkap dia.

Untuk mencegah kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi di lingkungan dakwah Islam, Forpess Sumsel berencana melakukan diskusi mengajak seluruh ponpes yang ada. Keputusan akan pencegahan kasus pelecehan harus segera diambil, agar tidak ada lagi anak-anak yang akan menjadi korban oleh oknum yang memperburuk citra pesantren.

"Perlu pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk mengawasi orang yang akan membuat pesantren. Melalui Fonpess ini, kita harap juga bisa membuat forum dan diskusi bersama KPAI dan instansi terkait untuk mencegah kekerasan seksual," ungkap dia.

Selama ini, Ponpes yang kerap terjadi kasus kekerasan seksual berada di luar Fonpess. Kejadian pemerkosaan santriwati di Muratara, pihaknya sudah mencoba menggali informasi mengenai ponpes tersebut. Diketahui, ponpes itu pun tak bergabung dengan forum sehingga kurang mendapat pengawasan.

"Seharusnya ponpes itu bersama-sama pondok lain saling bersilaturahmi sehingga bisa saling mengingatkan. Masyarakat juga turut andil. Pengawasan internal harusnya bisa saling menguatkan dan menjaga marwah ponpes," jelas dia.

Sony pun mengimbau kepada wali santri yang akan menyekolahkan anaknya ke ponpes, melakukan survei terlebih dahulu. Tujuannya agar lembaga pendidikan yang akan ditempati sang anak, sesuai dengan kebutuhan dan membuat orangtua tak khawatir.

"Buat wali santri mulailah melakukan survei latar belakang pendirian ponpes. Lalu di masyarakat ponpes itu seperti apa, siapa pendirinya. Setelah itu tanya juga Kemenag, apakah ponpes itu terdaftar dan masuk rekomendasi," beber dia.

Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel. Saefudin Latif mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pengawasan lebih ketat agar kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak berulang.

Menurutnya, kasus kekerasan seksual di ponpes terjadi bukan karena salah pesantren. Saefudin menekankan pelaku sebagai oknum, sehingga pihaknya tak perlu melakukan pencabutan izin ponpes.

"Ini murni oknum yang melakukan. Jadi bukan ponpesnya yang salah," ujar dia.

Untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di ponpes, pihaknya akan berkoordinasi secara langsung ke masing-masing lembaga. Pengawasan pun akan ditingkatkan dari sebelumnya.

"Kita utamakan kerja sama pihak pondok untuk melakukan pencegahan dan antisipasi (kekerasan seksual)," tutup dia.