Jelang PSU PALI, Bawaslu Sumsel Endus Politik Uang dan Intimidasi

13 Apr 2021, 17:43 WIB

Pojok Pengawasan Bawaslu Sumsel tetap buka untuk menerima laporan yang masuk (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu Sumatra Selatan (Bawaslu Sumsel) mengantisipasi dua hal serius jelang pemilihan suara ulang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PSU PALI).

Bawaslu Sumsel telah menerima informasi soal kerawanan PSU, di mana ada dugaan praktik politik uang dan intimidasi jelang kepada warga.

"Ini sebatas informasi yang telah kita terima, belum dalam bentuk laporan. Dari informasi itu, ada politik uang dan intimidasi dalam proses jelang PSU," ungkap Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sumsel, Junaidi, Selasa (13/4/2021).

1. Ada informasi yang memaksa masyarakat keluar desa saat PSU

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sumsel, Junaidi (IDN Times/Rangga Erfizal)

Junaidi menjelaskan, kedua hal ini akan rawan jika kurang pengawasan dari Bawaslu maupun masyarakat sendiri. Apa lagi jika terjadi bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan langsung ke warga pemilik suara sah dalam PSU mendatang.

"Kita mengantisipasi semua bentuk intimidasi, yang bahkan memaksa pemilik suara untuk meninggalkan desa selama pemilihan berlangsung," ujar dia.

Menurutnya, masyarakat yang digiring paksa keluar kampung saat pemilihan rawan bisa dimanfaatkan oleh pemilih siluman. Apalagi dalam pertimbangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, ada dua bentuk pelanggaran yakni mencoblos dua kali dan dicobloskan pemilih lain.

"Sejauh ini kita konsentrasi penuh mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, daftar pemilih pindahan. Ketiga kategori ini yang dipersiapkan memilih," ujar dia.

2. Bawaslu minta Panwascam awasi undangan sampai ke pemilih

Pimpinan Bawaslu Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dari catatan pihaknya, tercatat ada sekitar 1.560 DPT yang dapat memberikan suara dalam PSU. Hanya saja dalam pengamatan sementara, Bawaslu mendapatkan banyak pemilih yang sudah tidak berdomisili di lokasi.

"Hasil pengamatan ada DPT pindah ke daerah lain, meninggal, adapun pemilih telah memilih di tempat lain. Kita akan rekomendasikan ke KPUD PALI agar tidak terulang lagi. Rencananya proses pencermatan akan selesai besok saat rakor bersama," ujar dia.

Sebagai cara antisipasi pemilih siluman, Bawaslu PALI diminta menugaskan Panwascam untuk mengawasi pembagian undangan C6 ke DPT secara langsung. Pihaknya mengakui kekurangan selama pilkada 2020 lalu di PALI, seperti kekurangan anggota sehingga pengawasan pembagian undangan tidak langsung diterima oleh DPT.

"C6 terkadang tidak sampai langsung ke pemilih. Kadang dititipkan ke tetangga, atau keluarga. Sehingga kita memastikan C6 sampai ke pemilih, dan pemilih diminta membawa C6 dan KTP agar tidak ada lagi pemilih yang salah memilih tempat," jelas dia.

3. KPU Sumsel minta petugas KPPS, PPK dan PPS, tidak remehkan PSU

anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara itu anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi mengungkapkan, pihaknya tengah fokus menghadapi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kedua langkah ini dilakukan untuk mengeliminir kesalahan yang sama di PSU 21 April mendatang.

"Rakor ini dilakukan bersama Bawaslu, KPUD PALI dan pihak kepolisian untuk memetakan wilayah rawan, serta langkah antisipasi. Setelah itu akan dilanjutkan bimtek kawan penyelenggara seperti KPPS, PPS, dan PPK mengenai teknis soal PSU," ujar dia.

Pihak KPU Sumsel meminta kepada petugas di lapangan berhati-hati agar kesalahan tidak kembali terulang. Dirinya menilai kesalahan teknis yang selama ini terjadi diakibatkan petugas di lapangan terlalu meremehkan pelaksanaan pilkada.

"PPK dan PPS sudah dilantik pekan lalu, untuk KPPS baru hari. Petugas yang dilantik adalah yang terbaik dalam melaksanakan tugas pada pilkada Pali lalu, sedangkan yang lama tidak kita pakai lagi," jelas dia.

4. PSU keluarkan dana Rp1,5 miliar

Ilustrasi kotak suara (IDN Times/Rehan)

Menurut Hepriyadi, pihaknya akan mengeluarkan anggaran dalam pelaksanaan PSU sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran itu merupakan sisa Pilkada serentak lalu sebesar Rp8 miliar. Pihaknya memastikan saat pelaksanaan Pilkada tidak akan ada kesalahan, dan semua alat telah tersedia.

"Pendanaan ini termasuk untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, face shield. Persiapan sudah final, perlengkapan mulai dari logistik berupa surat suara, kotak suara semua sudah siap," tutup dia.