Hore! Mahasiwa Perantau di Palembang Bisa Terima Paket Sembako

Mahasiswa perantau di Palembang ternyata juga berhak menerima paket sembako dari Pemkot Palembang, asal memenuhi syarat dan memberi alasan jelas. Kriteria lain penerima seperti tidak memiliki pekerjaan, karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dan warga yang berpenghasilan di bawah Rp2 juta.

"Siapa pun, baik KTP Palembang atau luar Palembang, boleh mengambil bantuan sembako Pemkot jika membutuhkan. Asal punya alasan jelas. Misal saat PSBB tidak bisa mudik, jauh dari orangtua dan kehabisan uang. Silakan mendatakan diri ke RT/RW terdekat," jelas Dewa.

Pemkot Palembang menganggarkan dana penanganan COVID-19 hingga Rp480 miliar. Sejauh ini pihaknya telah memotong Rp54 miliar khusus untuk penyaluran bantuan yang disebar ke seluruh kelurahan di Palmbang.

"Termasuk distribusi sembako sesuai data warga miskin yang tercatat dari Dinas Sosial Palembang," tegas Dewa.

Tak hanya penyaluran bantuan, upaya lain dalam kesiapan PSBB Palembang adalah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang, kemudian diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

"Poin-poin aturan sudah terkumpul, namun masih butuh pertimbangan komprehensif. Ditambah keputusan Perwali yang ditenggat waktu selama satu minggu, Insya Allah Selasa depan Perwali bisa diserahkan ke pemprov," timpalnya.

Secara umum, Pemkot Palembang meninjau penerapan PSBB dengan daerah lain. Setidaknya 11 sektor masuk dalam pembatasan meliputi libur sekolah, wajib pergunakan masker di luar rumah, dan pembatasan jam kerja.

Termasuk pembatasan moda transportasi, operasional jasa (ekspedisi paket, binatu) industri usaha (supermarket, pasar tradisional, dan rumah makan) serta aktivitas masyarakat yang tidak boleh berkerumun.

Dewa menerangkan, rancangna Perwali PSBB hampir serupa dengan aturan-aturan yang telah berlaku di luar Palembang. "Tidak beda jauh, hanya ada penyesuaian yang masih belum disimpulkan. Masih tahap diskusi untuk mempertahankan roda perekonomian Palembang," terang dia.

Pemkot Palembang juga masih membahas sanksi terhadap pelanggar PSBB. Mereka masih mempertimbangkan penyesuaian dengan peraturan umum, atau ada sanksi khusus di Palembang nantinya.

"Pelanggar kita beri edukasi, sanksinya mungkin membersihkan parit seperti yang lain dan membayar denda. Lagi dipikirkan agar tidak menimbulkan kesulitan saat penerapan di lapangan," jelasnya.

Setelah Perwali turun, aturan PSBB membutuhkan waktu sosialisasi selama tiga hari melalui pamflet, brosur, atau langsung dilakukan oleh anggota keamanan dan tim khusus, terdiri dari gabungan RT/RW, Lurah, dan Camat.

"Kita ingin menyasar sosialisasi ke kawasan pinggiran kota. Saya punya grup gabungan isinya RT/RW, Lurah, dan Camat. Nanti mereka yang bergerak langsung memberi informasi ke warga, apalagi di daerah pesisir Palembang," tambah Dewa.

Menurut Dewa, pihaknya berusaha maksimal mempersiapkan PSBB agar berjalan optimal. Namun tindakan itu membutuhkan kerja sama warga Palembang agar PSBB bisa sukses memotong penyebaran COVID-19.

"Apapun yang dilakukan pemerintah jika tidak mendapat dukungan dari warga, atau masih banyak warga yang melanggar aturan, maka dipastikan usaha tersebut bisa sia-sia. Tidak mungkin harus disanksi terus. Mari bersama-sama kita taat aturan agar pandemik COVID-19 segera berakhir," ucapnya.