Palembang, iDN Times - Ramainya surat terbuka kepada Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) terkait kendaraan truk dan tronton yang melintas masuk kota di luar jam operasional viral di media sosial. Masyarakat meminta orang nomor satu di Sumsel tersebut menindak tegas, karena keberadaan truk di jalan kota dianggap membahayakan masyarakat.
"Kan, aturannya sudah ada. Hanya saja masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan," ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa (2/5/2023).
Truk dilarang melintas di jalan kota Palembang mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Kendaraan besar hanya diperbolehkan melintas saat malam hari hingga pagi hari. Namun kenyataannya, truk-truk besar masih melanggar tanpa ditindak aparat.
"Kalau masih ada yang melanggar, kandangkan (tangkap) saja. Kalau ada pelanggaran, saya minta petugas Dishub, dan Polantas harus tegas," ungkap dia.
Baru-baru ini truk tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO) melintas di kawasan Jalan Abdul Rozak, Kecamatan Kalidoni, dan melindas seorang pengendara motor. Kejadian ini bukan yang pertama, karena sudah berulang kali pengendara motor tewas terlindas saat truk-truk mengaspal di luar waktu ketentuan.
Menurut Deru, kecelakaan tersebut tidak hanya terjadi karena human error melainkan banyak faktor, seperti kondisi mobil yang sudah tidak layak jalan. Kebanyakan mobil bertonase besar yang melintas sudah berusia tua dan tak layak jalan.
"Kita akan langsung rapatkan masalah ini. Bahkan untuk penegakan disiplin kita akan atur usia mobil," jelas dia.
Deru menuturkan, dirinya sudah memerintahkan General Manager (GM) Pelindo agar memberikan aturan yang jelas terhadap truk besar. Truk dengan usia tua diharapkan tak diizinkan melintas.
"Jangan hanya ego sektoral saja. Jangan hanya kejar omzet tapi menyusahkan orang lain. Jangan sampai menerima kendaraan yang tak layak jalan, bisa dicek KIR-nya atau uji kendaraannya," jelas dia.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, mengusulkan pembentukan tim untuk melakukan pengawasan. Dirinya berharap Gubernur Sumsel bersinergi membuat tim khusus lintas sektoral.
"Karena kelayakan jalan di Dinas Perhubungan, nanti kita sama-sama beroperasi. Kita akan melakukan langkah-langkah yang bijak dan tingkatkan penegakan hukum," tutup dia.