Lubuk Linggau, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau belum bisa mengambil sikap untuk membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak pada tahun ini.
Pasalnya, Pemkot Lubuk Linggau menunggu apakah gaji tersebut bakal tetap dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) seperti tahun sebelumnya atau bisa ditanggung APBN.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuk Linggau, Zulfikar, mengaku cukup berat dengan keluarnya dana besar untuk PPPK dari daerah yang tidak punya penghasilan Sumber Daya Alam (SDA).
"Dalam setahun Pemkot Lubuk Linggau terpaksa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp14,4 Miliar yang dibebankan kepada daerah," ujarnya.
Menurutnya, gaji untuk PPPK selama ini berasal dari ABPN melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara anggaran DAU Lubuk Linggau diakuinya malah berkurang sehingga harus ditambal menggunakan APBD.
"Tentu sangat memberatkan bagi Lubuk Linggau. Dengan adanya tambahan porsi anggaran sebesar itu, belanja pegawai semakin membengkak bahkan sudah 40 persen lebih," terangnya.
Pemkot Lubuk Linggau pun terpaksa memangkas anggaran perjalanan dinas, termasuk alokasi TPP Pegawai selama 12 bulan menjadi 4 bulan.
"Jadi setiap bulan Pemkot Lubuk Linggau harus mengeluarkan Rp1,2 Miliar untuk gaji PPPK hasil rekrutmen 2021 lalu. Demi pengeluaran ini, maka terpaksa harus potong anggaran lain seperti perjalanan dinas dan TPP," paparnya.
Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Yulita Angraini mengatakan, penerimaan PPPK formasi pendidik tahun ini resmi ditiadakan sementara. Penundaan disebabkan karena masalah anggaran.
"Jadi dari pada direkrut hanya bisa dikontrak 1 tahun, lebih baik menunggu kesiapan anggaran kita (Pemkot) dulu," ungkapnya.