DPR RI Dukung Penguatan Pendidikan Pertanahan: Harus Memihak Rakyat

Ahmad Wazir Noviadi menyampaikan, DPR RI mendorong STPN untuk terus bertransformasi menjadi institut pendidikan pertanahan yang memiliki ikatan dinas. Dengan demikian, pengembangan keilmuan di berbagai jurusan dapat semakin luas dan relevan dengan kebutuhan tenaga profesional di bidang pertanahan.

“Mahasiswa STPN difokuskan pada aspek teknis pertanahan. Hal ini penting agar penerapan ilmu tetap berpijak pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah adalah suara rakyat, dan pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Ahmad Wazir Noviadi.

Pria yang akrab disapa Ovie ini pun menambahkan, pendidikan pertanahan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan di STPN.

“Kami ingin STPN mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas SDM pengajar. Tantangan ke depan semakin kompleks dengan adanya pemekaran wilayah yang kini mencapai 38 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Kebutuhan tenaga profesional pertanahan pun semakin meningkat,” tegasnya.

Komisi II DPR RI berharap, STPN dapat memperkuat perannya sebagai lembaga strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Rektor STPN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DIY, para Kepala Kantor Pertanahan se-DIY, serta pejabat pendamping dari Kementerian ATR/BPN RI.