Bupati dan Wabup OKU Kosong, Sekda Bisa Ditunjuk Sebagai Plh

08 Mar 2021, 14:19 WIB

Default Image IDN

Palembang, IDN Times - Posisi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) di Ogan Komering Ulu (OKU) kosong. Bupati Kuryana Azis baru saja meninggal dunia, Senin (8/3/2021), sedangkan Wabup Johan Anuar mendekam di penjara karena dugaan kasus korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) OKU, Achmad Tarmizi, kemungkinan besar menjabat sebagai Pelaksana harian atau Plh di Bumi Sebimbing Sekundang.

"Nanti kita bicarakan kekosongan kekuasaan, karena tidak etis kalau dibahas sekarang," ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru, Senin (8/3/2021).

1. Sekda gantikan posisi Bupati saat Kuryana Azis dirawat

Default Image IDN

Saat Kuryana Azis menjalani perawatan 11 hari di rumah sakit, kursi pemerintahan OKU dipegang oleh Achmad Tarmizi. Dirinya sempat ditunjuk oleh Gubernur Sumsel menjadi Plh Bupati OKU sebelum pelantikan.

"Nanti setelah pemakaman saja dibahas (penunjukan)," jelas dia.

2. Kuryana dimakamkan di tanah kelahiran

Default Image IDN

Jenazah Bupati OKU Kuryana Azis dibawa dari Rumah Sakit Charitas Palembang menuju kampung halamannya di Desa Tanjung Kemala, Kabupaten OKU. Mobil jenazah bergerak pukul 11.20 WIB meninggalkan Palembang. Hingga sejauh ini, belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Kuryana Azis.

Satu hari jelang pelantikan pada 25 Februari 2021 lalu, Kuryana dilarikan ke RS Charitas. Hasil swab-nya diketahui terpapar COVID-19. Pihak rumah sakit pun melakukan post mortem untuk mengetahui kondisi akhir Sang Bupati.

"Beliau memang pernah terpapar, namun kita harus cek ulang apakah masih mengidap COVID-19," jelas dia.

3. Sekda dapat ditunjuk Plh Bupati

Default Image IDN

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dedeng Zawawi menuturkan, berkaca dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua UU Pemda, dapat menjadi petunjuk jika Sekda bisa mengisi kekosongan posisi Bupati dan Wakil Bupati.

"Sekda dapat diangkat Gubernur sebagai Plh karena status Wabup nonaktif sejak status tersangka. Sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah, ia (Johan Anuar) tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah. Statusnya juga sudah naik terdakwa maka sesuai ketentuan UU maka berhenti sementara," jelas dia.

4. Tunggu putusan vonis Johan Anuar untuk menentukan Bupati baru

Default Image IDN

Dedeng menambahkan, pemda juga dapat mengacu pada surat Edaran Kepala BKN nomor 1/SE/I/2021 tentang kewenangan pelaksana harian, dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Plh paling lama diberi tugas menjabat selama tiga bulan sebelum ada putusan resmi pengangkatan Plt ataupun Penjabat.

"Plh itu jabatannya sebentar dan kewenangannya terbatas. Bisa ditunjuk Penjabat untuk memperpanjang waktu menjalankan roda pemerintahan, hingga status Wabup yang bermasalah hukum incraht. Adapun penetapan Bupati definitif nantinya kembali kepada partai dan DPRD," tutup dia.