Ada Lowongan PPPK 2024 Bagi Relawan Damkar di Sumsel
- Kuota PPPK 2024 untuk relawan Damkar Sumsel, syarat lulusan S1 dan minimal 2 tahun bekerja di Dinas Kebakaran.
- Pembukaan kuota PPPK sudah diajukan ke BKD dan tinggal menunggu persetujuan Gubernur Sumsel.
- Lowongan PPPK bagi Relawan Damkar dibuka sejak 2023, namun baru tahun ini dibuka untuk Sumsel.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) membuka peluang penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, khususnya kuota relawan pemadam kebakaran (Damkar) dengan syarat lulusan S1.
"Tahun ini relawan damkar ada atensi jadi pegawai (PPPK), sesuai aturan Mendagri dengan minimal 2 tahun bekerja di Dinas kebakaran," ujar Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran Satpol PP Sumsel, Zamhari Nawawi, Rabu (22/5/2024).
1. Relawan damkar yang aktif 2 tahun bisa ikut seleksi PPPK
Pembukaan kuota PPPK bagi relawan Damkar sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan tinggal menunggu persetujuan Gubernur Sumsel.
"Relawan Damkar yang sudah dua tahun aktif bisa daftar, minimal memiliki satu sertifikat pelatihan pemadaman agar ada nilai tambah dari Kemendagri," kata dia.
2. Sumsel memiliki sekitar 25 relawan damkar
Berdasarkan kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), sebenarnya lowongan PPPK bagi Relawan Damkar sudah dibuka sejak 2023. Namun untuk Sumsel, penerimaan PPPK baru tahun ini dibuka.
"PPPK yang bisa ikut (tes) selain dari internal khusus (dari dinas) juga dari luar bisa (relawan). Tapi kuota biasanya 80 persen internal dan 10 atau 20 persennya baru dari luar. Relawan Sumsel kita ada sekitar 25 orang," jelas Zamhari.
3. Ada 8 kabupaten dan kota di Sumsel belum memiliki relawan damkar
Selain lowongan PPPK untuk Relawan Damkar, Sumsel saat ini gencar menyosialisasikan dan membentuk tim Relawan Damkar di Kabupaten/Kota, atau beberapa daerah yang belum memiliki tim damkar seperti di OKU Selatan dan OKU Timur.
"Sumsel belum ada Relawan Damkar di 8 kabupaten/kota termasuk Palembang. Padahal Relawan Damkar dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, seluruh daerah wajib ada," timpalnya.
