Palembang, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang mengusulkan ribuan guru honorer ikut dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan itu diajukan langsung ke pemerintah pusat.
"Ada 4.477 tenaga honorer yang diusulkan, mengingat dalam rasio 10 tahun Palembang mengalami moratorium penerimaan tenaga pendidik dan teknis," ujar Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto, Selasa (5/4/2022).
Pengajuan tersebut menyesuaikan kebutuhan tenaga pendidik di Palembang. Sebab selama 10 tahun belakangan, Disdik tidak pernah menerima guru baru. Sedangkan guru yang pensiun selalu ada setiap tahun.
"Tahun ini saja 600-an, tapi bukan berarti 600 orang yang diajukan dan diterima melainkan cara penghitungannya sejak dimulainya moratorium," kata dia.
Pengusulan ribuan tenaga pendidik yang diajukan ke pemerintah pusat menjadi PPPK berdasarkan rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot), sekaligus meminta bantuan akomodir para honorer sesuai landasan dasar pembiayaan gaji.
"Alhamdulilah melalui rapat bersama Pak Sekda, semua telah kita sampaikan jika semua total tenaga honorer yang diusulkan Diknas agar bisa diakomodir. Tentunya ini berdasarkan atas landasan dasar anggaran dari Dana alukasi umum (DAU)," jelasnya.
Zulinto menjelaskan, Palembang kekurangan guru serta tenaga pendidikan seperti operator, Tata Usaha (TU) perpustakaan, dan penjaga sekolah.
"Hasil rapat bersama komisi 10, jika se-Indonesia ini baru mengusulkan 17,13 persen. Artinya masih tersisa beberapa persen. Dari 700 sekian ribu yang akan diterima, baru 113 ribuan yang diusulkan. Suka tidak suka dan mau tidak mau, semua tenaga honorer akan disetop di tahun 2023," tandas dia.