Palembang, IDN Times - Ribuan rumah di Palembang masuk kategori tak layak huni. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota (pemkot) membantu renovasi sejumlah bangunan di seluruh kecamatan.
"Saat ini ada sekitar 3.700 rumah tidak layak huni di Palembang," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam keterangan rilis yang diterima Selasa (6/5/2025).
Pendanaan perbaikan rumah tak layak huni berasal dari kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, Telkom dan perusahaan daerah termasuk Perumda Tirta Musi, Bank Sumsel Babel (BSB).
"Tahun ini target awalnya 30 rumah tak layak huni yang tersebar di seluruh kecamatan akan direnovasi. Kami juga mendorong perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan CSR-nya," jelas dia.
Program perbaikan rumah tak layak huni ini masuk dalam Gerakan Benahi Rumah Agar Layak (GEBRAK). Pelaksanaan awal berlangsung di Lorong Kumpeh Brayun, 23 Ilir pada Senin (5/5/2025) kemarin.
Program tersebut dirilis perdana langsung dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah. Tujuan GEBRAK ini diharapkan mencapai target kepentingan transformasi hunian di tengah arus urbanisasi. Apalagi prediksi dalam 10 tahun ke depan, 70 persen penduduk akan tinggal di perkotaan.
"Kalau rumah tidak segera dibangun, maka akan terjadi penumpukan. Tinggal di rumah vertikal harus mulai ditradisikan karena lahan makin terbatas dan harga tanah terus naik," kata Fahri.
Menurut Fahri, seluruh sumber daya pemerintah harus digunakan untuk menciptakan kota bersih, cantik, dan bebas dari kawasan kumuh. Ia juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membangun hunian efisien dan berkelanjutan.
Dia menekankan bahwa sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang layak jadi prioritas nasional, bukan hanya dalam renovasi rumah, tetapi juga dalam penataan kawasan strategis di Sungai Musi.
"Sepanjang Sungai Musi perlu ditata dengan rumah susun agar sungainya bersih. Demikian pula di sekitar jalur LRT, harus mulai dibangun rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang," jelas dia.