Efisiensi Anggaran, DPR Harap Tak Perparah Pengangguran

Ade Rizki mengungkapkan, penajaman efisiensi anggaran tersebut akan kembali dilaksanakan oleh pemerintah pada 14 Februari 2025 mendatang.

"Kita berharap agar efisiensi ini hanya mempengaruhi program-program yang memang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat," katanya.

Ia berharap, pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut tidak akan berdampak kepada angka pengangguran di Indonesia kedepannya.

Menurut Ade Rizki, apabila nanti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah berdampak langsung kepada tingkat pengangguran, dirinya yakin pemerintah akan memiliki solusinya.

"Pasti nanti akan ada konversi terhadap program-program seperti pemberian atau bantuan modal usaha. Kemudian untuk UMKM, atau peluang kerja yang akan diberikan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi solusi untuk masyarakat yang saat ini dirumahkan baik oleh Kementerian dan Lembaga, ataupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia.

Ade mengatakan, DPR sudah memperhatikan beberapa fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam beberapa waktu terakhir.

"Ini perlu kita berikan atensi ke pemerintah, agar menjaga bagaimana industri bisa stabil. Setidaknya gelombang PHK itu dapat dibendung," katanya.

Ia mengatakan akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan berupa insentif untuk pelaku industri.