Daya Beli Turun dan Investasi Rendah, Alasan PPN Sembako Harus Ditolak

14 Jun 2021, 23:09 WIB

(Ilustrasi ekonomi) IDN Times/Arief Rahmat

Palembang, IDN Times - Rencana pemerintah menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 12 persen terhadap penjualan sembako, mendapat respon negatif dari beberapa kalangan.

Menurut pengamat ekonomi di Sumatra Selatan (Sumsel), Yan Sulistyo, dampak paling signifikan jika kebijakan tersebut terealisasi adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah yang merosot.

"Tentu berpengaruh terhadap daya beli dan investasi. Kalau bicara PPN sembako, artinya harga barang akan mengalami peningkatan. Harga makin tinggi, pengaruhnya ke masyarakat dan kemampuan mereka dalam membeli," ujarnya kepada IDN Times, Senin (14/6/2021).

1. Masih dalam pembahasan internal Kemenkeu dan belum final

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Menyoal bagaimana keputusan bijak terkait penerapan PPN untuk sembako, Yan menilai aturan itu bisa saja batal karena tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Sebab kata dia, PPN sembako justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat.

"Ini kan baru wacana dari Kemenkeu, tapi sepertinya akan gagal. Keputusan ini bisa saja ditarik atau dibatalkan, itu informasi yang saya terima masih rencana dan dari stafsus Kemenkeu mungkin ini akan terjadi perubahan," ungkap dia.

2. Beberapa partai politik menolak wacana PPN sembako

Ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Sukma Shakti)

PPN sembako dapat terealisasi jika memilah kebutuhan. Yakni, melihat tempat pembelian produk. Misal untuk pasar tradisional, tidak logis jika diterapkan PPN Sembako. Tetapi jika PPN sembako dilakukan di mal, kebijakan itu kata Yan masih masuk akal.

"Kalau melihat rencana ini, lebih baik dilakukan di sektor tertentu. Untuk sembako, misal daging dengan harga tertentu di restoran bukan harga di pasar. Harus lebih dipilah, misal steak harga mahal, silakan saja PPN untuk bayar karena dagingnya wagyu seharga satu juta di Jakarta. Kalau daging beli di pasar kan tidak mungkin (ada PPN)," jelasnya.

Sejauh ini, usulan PPN sembako lebih banyak mendapat penolakan. Beberapa partai politik tidak akan menyetujui, apalagi rencana ini masih bersifat belum final. Sebab PPN bukan untuk sembako saja, melainkan bakal diterapkan di sektor kesehatan dan pendidikan.

3. Bakal terealisasi untuk sektor profit oriented

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Bila nanti kebijakan penerapan PPN terealisasi, Yan menyebut, peluang paling besar yang disetujui adalah bidang kecantikan dan pendidikan karena masuk dalam kategori profit oriented atau orientasi yang menguntungkan.

"Terealisasi mungkin akan sebagian, misal lembaga profit seperti sekolah internasional atau bersifat pendidikan. Begitu juga jasa kesehatan untuk klinik-klinik kecantikan. Misal pembuatan tato, sulam alis, dan merampingkan tubuh. Karena kesehatan ini masuk kategori untuk bukan masyarakat umum," timpalnya.

4. Nilai kebijakan PPN sembako harus melihat kepentingan masyarakat umum

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Ekonom sekaligus Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Sri Rahayu menambahkan, wacana PPN 12 persen untuk beberapa sektor hingga saat ini masih dalam koordinasi dan pembahasan pemerintah.

"Karena peraturan baru memang perlu kematangan. Betul jika harus memikirkan profit oriented, dipilah peruntukannya, dan untuk siapa, apakah penting di masyarakat umum. Karena untuk PPN sembako, jualan juga susah pedagang, bagaimana ada PPN. Intinya harus ada asas keadilan," tambah dia.

Terkait bagaimana imbas dari PPN sembako jika terwujud, Sri menyebut dampak paling berpengaruh adalah daya beli masyarakat yang sangat berkurang, bahkan memengaruhi investasi.

"Ngapain orang investasi sementara daya beli sedang rendah-rendahnya. Itu implikasi yang akan terjadi ke depan, kalau PPN diloloskan pemerintah," tandas dia.