Pemerintah Sebut Digitalisasi Subsidi Dibuat Agar Tepat Sasaran
Konsumen melakukan transaksi nontunai menggunakan MyPertamina saat mengisi BBM di SPBU. (Dok. Pertamina.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Kebijakan pemerintah pusat untuk digitalisasi subsidi disambut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. BPKP menilai langkah tersebut akan lebih tepat menyasar masyarakat penerima subsidi.
Setelah pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli lindungi, selanjutnya pembelian Pertalite dan Solar menggunakan akun MyPertamina.
"Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi. Digitalisasi subsidi diharapkan lebih tepat sasaran. Nanti ke depannya orang yang mampu tidak lagi membeli Pertalite," ungkap Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, di Palembang, Rabu (29/6/2022).
1. Subsidi harus beralih dari barang ke perorangan
Pertemuan BPKP RI bersama Pemprov Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Yusuf menjelaskan, problem subsidi tak tepat sasaran ini telah berlangsung lama. Pemerintah harus menanggung beban subsidi dari penjualan yang tak tepat sasaran.
Dirinya mencontohkan, harga pPertalite dijual Rp7.000 per liter. Jika tak disubsidi, harga Pertalite bisa mencapai Rp31.000 per liter di pasaran.
"Perbedaan subsidi dan non subsidi jelas jauh. Selama ini subsidi kita banyak diberikan dalam bentuk barang seperti LPG, bensin, hingga minyak goreng. Ke depan diharapkan tidak lagi dalam bentuk barang tapi ke perorangan yang berhak," ungkap dia.
Baca Juga: Pemprov Sumsel Klaim Belanja Produk Lokal Sudah 50 Persen
2. Beberapa kendala digitalisasi subsidi di daerah
Konsumen melakukan transaksi nontunai menggunakan MyPertamina saat mengisi BBM di SPBU. (Dok. IDN Times/bt).Yusuf mengakui, kebijakan digitalisasi subsidi memang perlu dievaluasi. Dari diskusi bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru, dirinya mendapat masukan mengenai kendala-kendala untuk menerapkan kebijakan tersebut di daerah.
Digitalisasi subsidi harus didukung oleh kesiapan masyarakat dan infrastruktur di daerah. Bentuk masukan inilah yang nantinya menjadi pertimbangan pusat untuk menentukan arah kebijakan.
"Tidak semua orang yang berhak mendapat subsidi memiliki handphone dan mengakses subsidi. Setiap kebijakan tidak ada yang sempurna, perlu evaluasi. Kalau di kota seperti Palembang gak masalah, Insya Allah masih bisa dilakukan. Kalau di kampung-kampung, kendalanya bertambah karena ada daerah yang masih kesulitan sinyal," jelas dia.
3. Pemprov Sumsel siap bantu edukasi masyarakat
Ilustrasi tabung gas (LPG) subsidi dan non subsidi Pertamina. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengakui kebijakan digitalisasi subsidi untuk menindak kecurangan yang mungkin terjadi. Banyak penerima subsidi yang tak tepat sasaran menjadi alasan kuat pemerintah mengusung digitalisasi subsidi.
"Tetapi kita harus juga akui tidak semua penerima subsidi mampu memiliki Android. Hardware-nya tidak ada, bagaimana cara aksesnya," ujar dia.
Pemprov Sumsel mendukung gerakan digitalisasi subsidi dengan mengedukasi masyarakat. Dirinya optimis digitalisasi subsidi bisa dijalankan agar tak ada lagi ketimpangan subsidi.
"Digitalisasi subsidi belum terbiasa, bukan tidak bisa kita lakukan," jelas dia.
4. KPK aktif lakukan pengawasan
Ilustrasi tabung gas (LPG) 3 kilogram subsidi Pertamina. ANTARA FOTO/Zabur KaruruPerwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Didik Agung Widjanarko, akan menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai digitalisasi subsidi yang menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah perlu pengawasan dari KPK sesuai tupoksi untuk menghindari kecurangan dan potensi korupsi.
"KPK bekerja sesuai tupoksi, pencegahan dan penindakan korupsi. Kajian dari KPK akan menjadi masukan pemerintah pusat. Jika KPK menemukan ada ruang korupsi, maka akan ada masukan agar kebijakan bisa berubah atau digantikan kebijakan baru," jelasnya.
Baca Juga: Mobil Pengangkut Solar Kecelakaan dan Meledak Membakar 5 Rumah
