2. Kemiskinan yang tinggi di wilayah kaya tambang

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Riya Kumari)

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) pasangan HDMY meniliai sektor pertanian, industri dan UMKM sebagai cara untuk Sumsel mengembangkan ekonomi daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di desa dan kota.

Faktanya, dalam RPJMD tahun 2023 disebutkan beberapa persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sumsel. Pertumbuhan UMKM dianggap masih rendah, disusul banyaknya bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.

Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan saat pertama menjabat di 2019 sekitar 12,56 persen maka ada penurunan sekitar sebesar 0,78 persen menjadi 11,78 persen di 2023. Sedangkan untuk pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,53 persen di tahun 2018 menjadi 4,11 persen di 2023 atau sekitar 0,42 persen.

Di sektor pertumbuhan ekonomi saat pertama menjabat di 2019 mencapai 5,02 persen. Angka tersebut meningkat pada masa akhir jabatan HDMY mencapai 5,08 persen atau sekitar 0,06 persen. COVID-19 disinyalir menjadi penyebab lambannya mengatasi persoalan penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

Meski aktif membangun infrastruktur Sumsel masih kewalahan dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan data BPS Pada tahun 2022, di bawah HDMY Sumsel masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase 11,90 persen atau 1,045 juta jiwa. Provinsi penghasil tambang batubara, minyak dan gas alam tersebut tak dapat memanfaatkan hasil alam yang melimpah.

Pada tahun 2024 angka kemiskiskinan tersebut kembali turun menjadi 10,97 persen atau sekitar 984 ribu jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Walaupun menurun dan berada di peringkat 16, Sumsel dinilai masih merupakan wilayah miskin. Harga beras bahkan dianggap menjadi salah satu faktor inflasi meski Sumsel merupakan penghasil beras terbesar di Pulau Sumatra.

3. Infrastruktur belum merata secara menyeluruh

Jembatan Ampera Palembang (pixabay)

Selama menjabat pasangan HDMY berfokus pada pemerataan infrastruktur mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan. Keduanya bahkan mengucurkan bantuan khusus ke kabupaten dan kota untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, rumah sakit, jalan dan jembatan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2021, ada peningkatan perbaikan jalan di Sumsel dan menyisakan 151,2 kilometer jalan provinsi yang rusak atau masuk lima provinsi dengan jalan rusak terendah.

HDMY juga menghubungkan tiga wilayah Musi Rawas, Muratara, dan Lubuk Linggau, memotong waktu tempuh ke kota Palembang dari 9 jam menjadi 4 jam. Proyek besar ini menelan biaya Rp391 miliar dari APBD Sumsel.

Salah satu capaian HDMY adalah pemerataan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan provinsi. Pada 2018, hanya 61,22 persen jalan yang tergolong mantap, namun angkanya terus meningkat hingga mencapai 93,6 persen pada 2022 sebelum menurun menjadi 88,15 persen di akhir periode mereka.

Namun, pembangunan pelabuhan di Tanjung Carat, Banyuasin, yang dijanjikan sebagai pusat ekspor-impor hingga kini belum terealisasi, meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi Sumsel.

4. Sektor pariwisata menurun sejak pandemik

Ilustrasi Danau Ranau (Instagram.com/Okuselatan.update)

Pada sektor kehidupan sosial dan perkembangan pariwisata mencatat bahwa pandemik COVID-19 mempengaruhi turunnya jumlah wisatawan lokal dan mancanegara ke Sumsel.

Meski telah melakukan berbagai upaya meningkatkan pariwisata lewat kalender pariwisata tahunan seperti Ranau Grand Fondo dan menggelar kegiatan olahraga berbasis pariwisata sektor ini dinilai belum bangkit sepenuhnya.

Salah satu pintu masuk Sumsel yang diharapkan menjadi pintu masuknya wisatawan yakni, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang berubah status dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik.

5. Angkutan batu bara dilarang melintas di era HDMY

Ilustrasi Tambang Batu bara (IDN Times/Aditya Pratama)

Janji lain mengenai angkutan batu bara yang kerap masuk di jalan lintas resmi dihapuskan setelah Herman Deru mencabut pergub nomor 23 tahun 2012 mengenai angkutan batubara. Kebijakan itu diambil HDMY sebulan setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

Truk angkutan batubara dialihkan menggunakan jalur khusus batubara sehingga mobil truk tak lagi melintas di jalan umum. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi masyarakat namun mendapat protes operator pengangkutan batubara. Program ini dinilai berdampak pada masyarakat khususnya wilayah yang dilalui truk angkutan batubara karena dinilai mengurangi kemacetan di jalan lintas Sumatra.

Janji politik lainnya adalah tentang penguatan industri sawit. Sumsel merupakan salah satu wilayah terluas terkait kepemilikan kebun sawit yang mencapai 1,4 juta Hektare (Ha). Hanya saja perkebunan sawit tersebut banyak yang telah berusia tua sehingga diperlukan upaya replanting atau peremajaan.

Berdasarkan Data Kementan RI diketahui realisasi Lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) upaya peremajaan itu telah berjalan sebesar 69.965 Ha sejak 2017 hingga 2023. PSR tersebut meliputi sektor tumpang cipping seluas 49.170 hektare dan yang sudah tertanam 46.615 hektare dengan jumlah pekebun yang terlibat mencapai 29.307 dengan kepala keluarga 27.778 jiwa.

Jumlah itu tersebar di sembilan kabupaten dan kota di antaranya Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu dan Lahat.

6. Sepak bola jadi komoditas di tahun politik

Suporter Sriwijaya FC Bawa Keranda Jenazah ke Kantor Gubernur Sumsel

Di sisi lain, HDMY juga berjanji kepada masyarakat untuk membenahi klub sepak bola kebanggaan masyarakat Sumsel, Sriwijaya FC yang terdegradasi karena syarat kepentingan politik. Magnet sepak bola dianggap sebagai salah satu daya tarik politik di Sumsel.

Namun setelah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumsel baik Herman Deru dan Mawardi Yahya seakan tak peduli dengan janji tersebut. Para suporter sempat melakukan demonstari meminta kepedulian pemerintah daerah.

Saat 2022 ketika IDN Times menanyakan hal tersebut ke Herman Deru, dirinya enggan mencampurkan politik dan sepak bola. Dirinya meminta Direktur SFC kala itu Hendri Zainuddin untuk turun tangan mengatasi permasalahan yang ada.

"Ini klub sepak bola profesional (SFC) yang dikelola perusahaan. Benar kata suporter, kepedulian yang diminta buka campur tangannya. Nanti saya ajak diskusi pimpinan-pimpinan perusahaan (PT SOM)," ungkap Deru, Jumat (3/6/2024).

Para suporter mempertanyakan kepemimpinan Herman Deru sebagai pembina SFC yang dianggap kerap lepas tangan. Dirinya bahkan mengaku baru menangani SFC saat klub tersebut berlaga di divisi 2 liga Indonesia sehingga membutuhkan waktu untuk bangkit.

"Kalian mau melibatkan saya, ya. Nanti saya tanya dengan Hendri Zainudin (Presiden Sriwijaya FC) sampai mana persoalannya," jelas dia.

Sepak bola masih menjadi ladang mencari simpatik politik. Barbanding dengan Deru, Mawardi Yahya punya cara lain dalam menggaet pendukung sepak bola. Menggandeng pendiri SFC, Syahrial Oesman sebagai Ketua Tim Pemenangan, Mawardi-Anita lebih dulu melakukan sosialisasi kepada para pendukung dengan mengadakan pertandingan reuni mantan pemain SFC lintas generasi.

Reuni tersebut dilakukan pada bulan Juni 2024 atau dua bulan sebelum pendaftaran ke KPU. Sosok Syahrial yang merupakan mantan Gubernur Sumsel 2003-2008 menjadi orang di balik pertandingan sepak bola tersebut.

"Saya sangat berambisi membawa Sriwijaya FC tembus liga I. Cara politik akan saya pakai. Tanpa cara ini (back up politik), Sriwijaya FC tidak bisa maju," jelas Syahrial Oesman.

7. HDMY janjikan melanjutkan pembangunan

Infografis Plus-Minus Kepemimpinan duet Herman Deru dan Mawardi Yahya (IDN Times/Yogie Fadila)

Kini, baik Herman Deru maupun Mawardi Yahya bertekad untuk melanjutkan program yang mereka bangun, masing-masing dengan tim baru. Herman Deru berpasangan dengan Cik Ujang, sementara Mawardi Yahya menggandeng Anita Noeringhati, berharap dapat kembali mendapat kepercayaan rakyat Sumsel.

"Program kita Herman Deru-Cik Ujang adalah keberlanjutan. Melanjutkan yang sebelumnya sudah dibangun gubernur terdahulu," jelas Herman Deru sebelum mendaftar ke KPU Sumsel.

Hal serupa diungkapkan petahana Mawardi Yahya. Usai mendaftar ke KPU, Mawardi Yahya mengklaim akan lebih mudah membangun Sumsel karena dirinya merupakan Ketua TKD Prabowo-Gibran di Sumsel. Dirinya berkeyakinan, pembangunan yang ada akan lebih baik jika dirinya terpilih.

"Siapapun gubernur yang telah memimpin Sumsel adalah gubernur terbaik. Namun saya dan Anita akan melanjutan bangunan Sumsel sebagai gubernur terbaik dari yang terbaik" jelas Mawardi.

Baca Juga: Mengenal Herman Deru: Profil, Karier hingga Maju Cagub Sumsel 2024