Formaphsi Tuntut Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara Dibatalkan
Forum Masyarakat Penyelamatan Hutan Alam Sumsel dan Jambi (Formaphsi) demo Dinas Kehutanan Sumsel (IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Masa aksi Forum Masyarakat Penyelamatan Hutan Alam Sumsel dan Jambi (Formaphsi), menggeruduk kantor Dinas Kehutanan Sumatra Selatan (Dishut Sumsel) di Jalan Kolonel H Burlian Palembang, Jumat (20/11/2020).
Mereka menuntut pembatalan rencana pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara yang ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 15 Oktober 2020 lalu.
"Kami menolak penetapan areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan harapan di dua provinsi, yakni Sumsel dan Jambi untuk jalan angkut batu bara. Apa lagi rencana pembangunan jalan akan dibangun di atas hutan produksi tetap dan terbatas seluas 420,73 hektare (ha)," ungkap Kordinator Aksi Formaphsi, Amrullah, Jumat (20/11/2020).
1. Pembangunan jalan batu bara membelah tiga kabupaten di dua provinsi
ilustrasi/ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanRencana pembangunan jalan di atas hutan harapan, membentang dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke wilayah Musi Banyuasin (Muba) di Sumsel. Berlanjut ke Kabupaten Batanghari di Jambi. Pembangunan jalan itu dikhawatirkan bisa berdampak luas bagi kerusakan alam, ekosistem fauna dan flora.
"Keputusan Menteri LHK ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim saat kesepakatan Paris dalam persetujuan United Nation Convention on Climate Change (UNFCCC), untuk mengawal reduksi emisi karbondioksida yang berlaku sejak tahun 2020," jelas dia.
Baca Juga: Keren! Lima Desa di Jambi Berbagi Rp1 Miliar dari Dagang Karbon
2. Suku anak dalam terancam pembangunan
Forum Masyarakat Penyelamatan Hutan Alam Sumsel dan Jambi (Formaphsi) demo Dinas Kehutanan Sumsel (IDN Times/istimewa)Korlap Formaphsi, Faisal menegaskan, pembangunan jalan untuk angkutan batu bara juga berdampak buruk secara sosial bagi suku anak dalam yang bermukim di kawasan hutan tersebut. Pihaknya mengaku telah menentang aksi tersebut sejak rencana jalan khusus mencuat.
"Terkhusus pada suku anak dalam yang masih semi nomaden, hidup berpindah dari hutan, akan merasakan dampak kerusakan hutan alam yang tersisa di Sumsel dan Jambi," tutur dia.
3. Hutan Harapan menjadi hutan dataran rendah terakhir di Sumatra
Forum Masyarakat Penyelamatan Hutan Alam Sumsel dan Jambi (Formaphsi) demo Dinas Kehutanan Sumsel (IDN Times/istimewa)Dalam tuntutannya itu pula, Formaphsi meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya agar segera mencabut SK tersebut. Mereka juga sudah bersurat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, agar mengalihkan pembangunan jalan angkut batu bara.
"Kami mendesak pemerintah Sumsel dan Jambi beserta kabupaten terkait untuk menolak SK Menteri LHK. Mendesak Dishut Sumsel menyampaikan nota keberatan atas fakta lapangan, bahwa jalan angkutan batu bara akan merusak hutan harapan dan hutan alam dataran rendah terakhir di Sumatra," jelas Faisal.
4. Dishut Sumsel akan teruskan tuntutan ke KLHK
Forum Masyarakat Penyelamatan Hutan Alam Sumsel dan Jambi (Formaphsi) demo Dinas Kehutanan Sumsel (IDN Times/istimewa)Kepala Bidang PPH dari DIshut Sumsel, Alkadri mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan masyarakat yang berunjuk rasa hari ini. Pihaknya juga kata Alkadari akan berkoordinasi dengan Kepala Dishut untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.
"Tuntutan Formahpsi sudah kita terima, selanjutnya akan diteruskan ke KLHK," tutup dia.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara di Sumsel Mulai Ditentang
