Dinkes Sumsel Temukan 2 Kendala Vaksinasi Tenaga Kesehatan

Sekitar 30 persen dari 55.000 nakes tak bisa vaksinasi

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nurainy (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Dari total 55.000 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang didata untuk menerima vaksinasi tahap pertama, hanya sekitar 70 persen saja yang dapat diberikan vaksin. Sedangkan 30 persen lainnya terkendala beberapa permasalahan, sehingga pemberian vaksin tertunda.

"Ada dua kendala di lapangan. Pertama soal nakes yang terkendala kesehatan, kedua kendala registrasi nakes di lapangan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sumatara Selatan (Dinkes Sumsel), Lesty Nurainy, Rabu (17/2/2021).

1. Kendala nakes mengidap komorbit

Vaksinator menunjukkan dosin vaksin yang akan disuntikan ke nakes (IDN Times/Rangga Erfizal)

Menurut Lesty, pemeriksaan kesehatan yang ketat membuat banyak nakes terdekteksi memiliki penyakit bawaan. Namun ia memastikan, para nakes itu tetap harus menjalani vaksinasi meski jadwal penyuntikan diundur.

"Kebanyakan dari mereka yang tidak lolos bermasalah karena mengidap hipertensi dan sejumlah penyakit komorbit lain," jelas dia.

2. Perubahan aturan, nakes menyusui dan lansia dapat vaksin

Meja layanan vaksin (IDN Times/Rangga Erfizal)

Demi mengatasi kendala registrasi, Dinkes Sumsel akan mencoba melakukan registrasi secara manual. Selain itu, ada beberapa perubahan kriteria kelompok penerima, seperti nakes menyusui dan lansia yang sudah bisa mendapat vaksinasi.

"Mulanya sasaran vaksin untuk SDMK yang berjumlah 55.000 orang, diperkirakan bertambah menjadi 59.000 orang," jelas dia.

3. Target vaksin selesai Februari akhir diperkirakan mundur

Penyaluran vaksin sinovac tahap pertama di Sumatra Selatan (IDN Times/Rangga Erfizal)

Penambahan jumlah nakes yang menerima vaksinasi menurut Lesty, memungkinkan penambahan waktu lebih panjang. Jika sebelumnya ditarget akhir Februari ini semua nakes telah mendapat vaksin, maka target itu akan mundur meski bergeser terlalu lama.

"Kami masih memprioritaskan mereka yang melakukan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Bagi mereka yang tidak lagi melakukan pelayanan, kemungkinan akan dimasukkan ke golongan masyarakat umum," tutup dia.

Baca Artikel Selengkapnya