Ada Perusahaan Perbankan yang Support Aktivitas Karhutla di Indonesia

Palembang, IDN Times - Lembaga Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menilai, penyebab wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setiap tahun, karena didukung oleh korporasi dan perusahaan perbankan yang sengaja mensupport aktivitas karhutla.

"Ada 10 perusahaan perbankan yang memberikan dana bagi perusahaan pembakar lahan. Beberapa merupakan perusahaan asing, Jepang, Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Sisanya plat merah Indonesia," jelas Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Deni Sutrisno, saat diskusi bersama Walhi Sumsel, Selasa (14/1).

1. Perusahaan perbankan terus beri modal pada perusahaan baru untuk buka lahan sawit

Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Deni Sutrisno (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deni mengungkapkan, perusahaan perbankan terus memberikan modal bagi perusahaan baru untuk membuka lahan-lahan sawit di Indonesia. Lahan sawit tersebut, sambung dia, dibuka di wilayah rawa, dengan cara di bakar. Dari data Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ada 81 persen perkebunan sawit di Indonesia tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di Lahan tempat mereka membuka lahan.

"Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak mengaudit dan rata-rata menemukan praktik-praktik korupsi pada penerbitan izin sawit," ungkap dia.

2. Pemerintah jangan hanya buka investasi, namun batasi perusahaan perbankan yang sokong praktik pembakaran lahan

market.bisnis.com

Deni melanjutkan, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat praktik pembukaan lahan sawit. Sebab, dengan hanya membuka keran investasi, maka perusahaan sawit akan terus menutup mata dari dampak ekologis yang disebabkan.

"Pemerintah harus serius, jangan hanya membuka investasi saja. Telusuri siapa owner dari perusahaan ini. Lakukan audit. Batasi perusahaan perbankan untuk menyokong praktik pembakaran lahan," tegas dia.

3. Siklus 5 tahunan bisa jadi karhutla terbesar jika tidak ditanggulangi

BNPB.go.id

Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri menerangkan, berapa perusahaan pembakar hutan yang sebelumnya pernah terlibat kebakaran hutan tahun 2015, kembali membiarkan lahannya terbakar pada karhutla 2019 lalu.

Dari data BPBD yang dikutip Walhi dalam lima tahun terakhir, 2015 dan 2019 menjadi bencana karhutla terbesar di Sumsel.

"Tahun 2015 itu menjadi yang paling parah yakni 600.000 Hektare (Ha) lahan terbakar. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 361.000 Ha. Kita takutkan tahun 2024 bisa lebih besar, mengingat cuaca ekstrem yang terjadi," terang dia.

Baca Juga: Walhi Sebut Ada Empat Pulau di Sumsel yang Terancam Hilang

4. Pemerintah harus memikirkan tata kelola lahan gambut untuk mencegah bencana ekologis

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (IDN Times/Rangga Erfizal)

Hairul menuturkan, terlebih wilayah karhutla di Sumsel tahun lalu langsung dibuat kanal-kanal baru, yang seharusnya dilarang. Karena akan berimplikasi pada serapan daerah air rawa dan gambut yang rusak. Padahal, seandainya pemerintah ingin serius mencegah karhutla, tata kelola gambut harus dilakukan.

"Hal yang utama dilakukan yakni tata kelola gambut itu sendiri. Itu bila pemerintah ingin melakukan upaya pencegahan bencana ekologis," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb