Nah Lho! Disdik Palembang Kesulitan Cari Kepala Sekolah SD
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Zulinto (IDN Times/Dokumen)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times -Banyaknya Kepala Sekolah (kasek) Sekolah Dasar (SD) yang memasuki masa pensiun, ternyata membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kesulitan mencari figur penggantinya.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto, mulai tahun depan ada sekitar 40 persen SD di Palembang yang kaseknya masuk masa pensiun. Persoalannya, pihak Disdik Palembang terbilang sulit untuk mencari pengganti kasek yang pensiun tersebut.
"Itulah mengapa formasi CPNS untuk tenaga guru dibuka lebih banyak. Sebenarnya bukan karena tidak ada guru yang lulus kualifikasi, tetapi karena adanya guru yang tidak mengikuti pelatihan Calon Kepala (Cakep) yang diselenggarakan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)," ujar dia, Senin (2/12).
1. Disdik Palembang terima tawaran solusi dari GTK
Ilustrasi suasana di Sekolah bersama Kepala Sekolah (IDN Times/Yuda Almerio)Zulinto mengungkapkan, walau sempat kewalahan mencari tenaga guru yang sesuai standar untuk menjadi calon Kasek SD, namun pihaknya sudah menerima tawaran solusi setelah berkonsultasi dengan GTK.
"Setelah membahas, lalu bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Guru dan Ternaga Kerja, kita menerima solusi, yakni dengan para guru yang telah mengikuti kepelatihan dari guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa menjadi calon kepsek SD," ungkap dia.
2. Keputusan penerimaan calon penerimaan kepsek sudah ditetapkan sesuai aturan
Dok. Humas Pemkot Bandung/IDN Timesselain itu, terang Zulinto, pihaknya juga ikut berkonsultasi dengan Kemendikbud, agar guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah untuk SMP bisa menjadi Kasek SD.
"Sebelumnya kita juga bingung gimana, cukup lama menunggu balasan dari Jenderal GTK Pusat. Sekarang bisa kita bilang aman ya, tinggal kita evaluasi calon kaseknya, dan ini sudah ada dasar payung hukum bagi Disdik kota Palembang," terang dia.
3. Para calon Kepsek SD harus memiliki NUKS
Ilustrasi susana di Sekolah (IDN Times/Larasati Rey)Ketua PGRI Sumsel itu mengatakan, meski keputusan ini akan langsung diterapkan, calon Kasek SMP yang telah mengikuti pelatihan dan sudah bisa ditugaskan menjadi Kasek SD Pelaksanaan Tugas (Plt) harus memiliki syarat khusus.
"Hal yang terpenting, dengan catatan mereka harus mempunyai Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Kalau tidak ada mereka tidak bisa menjadi Kasek SD," kata dia.
Jika kasek tidak memiliki sertifikat NUKS, maka akan mengganggu proses pendidikan di sekolah yang bakal dipimpin.
"Untuk tahun 2020 tidak boleh ada kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS. Kalau dia tidak miliki sertifikat NUKS kepala sekolah imbasnya besar sekali,” tegas Zulinto.
Baca Juga: Pemkot Palembang Tampung Anak Jalanan Belajar di Sekolah Filial
4. Tanpa NUKS calon kepala sekolah tidak bisa terima honor
Seorang Siswa SD Filial dalam aktivitas belajar mengajar (IDN Times/Rangga Erfizal)Lebih jauh Zulinto menjelaskan, apabila calon kasek tidak memiliki NUKS, bisa berdampak guru tersebut tidak bisa mengikuti sertifikasi. Dampaknya honor sertifikasi tidak akan dibayar. Selain itu, tidak bisa melakukan peng-inputan dapodik untuk melakukan pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Hingga detik ini, sudah terdata 36 kasek SD yang PLT. Belum lagi ditambah kasek SD yang pensiun pada tahun 2019, ini diprediksi hitungan kasarnya mencapai 50 persen. Makanya NUKS itu penting sekali, kalau di 2019 masih ada sampai akhir ini kita toleransi, tetapi masuk 2020 tidak lagi," tandas dia.
