Puluhan Ormas dan Aktivis Muara Enim Dukung Pelaksanaan Pilwabup
Puluhan Ormas, LSM, serta aktivis mendatangi halaman kantor DPRD Muara Enim mendukung pelaksanaan Pilwabup, Senin (29/8/2022).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Muara Enim, IDN Times - Puluhan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ormas/LSM) serta aktivis di Kabupaten Muara Enim, mendatangi halaman kantor DPRD Muara Enim, Senin (29/8/2022). Mereka memberi dukungan kepada Ketua dan anggota DPRD Muara Enim yang akan menyelenggarakan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai dari Ormas JPKP Muara Enim, Zulpadli Azim mengatakan, pihaknya mendukung penyelenggaraan Pilwabup sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam surat nomor 132.16/4202/SJb, yang berisi tentang pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup).
“Kami siap menyatakan sikap ke Pemerintah Provinsi maupun ke Jakarta, kepada Kemendagri atau Mahkamah Agung bila Pilwabup di Muara Enim tidak dilaksanakan. Kami sangat mendukung terlaksana Pilwabup Muara Enim,” tegasnya.
Baca Juga: 10 Anggota DPRD Muara Enim Non Aktif Divonis Terima Suap
1. Gubernur Sumsel diiminta isi jabatan Wabup
Puluhan Ormas, LSM, serta aktivis mendatangi halaman kantor DPRD Muara Enim mendukung pelaksanaan Pilwabup, Senin (29/8/2022).Dalam surat Mendagri, jabatan Wabup dapat dilanjutkan sesuai peraturan Undang-Undang (UU), mengingat sisa jabatan Wabup berakhir pada 2023 nanti.
Zul menambahkan, Gubernur Sumsel sebagai wakil pemerintah pusat diminta kepada DPRD dan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim agar masilitasi pengisian jabatan Wabup, lalu melaporkan perkembangannya kepada Mendagri.
Baca Juga: Pejabat Kesbangpol Sumsel Ditunjuk Sebagai Plh Bupati Muara Enim
2. DPRD bentuk Pansus dan Panlih
Puluhan Ormas, LSM, serta aktivis mendatangi halaman kantor DPRD Muara Enim mendukung pelaksanaan Pilwabup, Senin (29/8/2022).Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki didampingi sejumlah anggota dewan, mengapresiasi Ormas, LSM, serta aktivis yang mengawal rencana penyelenggaraan Pilwabup di DPRD Muara Enim.
Ia menjelaskan, proses Pilwabup di DPRD Muara Enim telah masuk tahapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), kemudian pembuatan Tata Tertib (Tatib) dan Panitia Pemilihan (Panlih).
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya ini. Pilwabup akan diselenggarakan di DPRD Muara Enim dan dilanjutkan agar bisa segera terlaksana,” pungkasnya.
3. Kepala daerah di Muara Enim terjerat kasus
Terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Juarsah saat akan menghadiri sidang virtual. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Muara Enim sebelumnya dipimpin oleh Ahmad Yani sebagai Bupati dan Juarsah sebagai Wabup. Namun Ahmad Yani ditangkap KPK, menyusul Juarsah ditangkap lembaga antirasuah KPK dalam kasus suap fee 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Juarsah merupakan Bupati Muara Enim yang dilantik secara definitif pada Desember 2020 lalu. Ia mencatatkan diri sebagai Bupati paling singkat karena menjabat selama 1,5 bulan, sebelum akhirnya ditangkap KPK pada Januari 2021. Juarsah divonis 4,5 tahun, sedangkan Ahmad Yani jatuhi hukuman lima tahun.
Baca Juga: Juarsah Bupati Muara Enim Non Aktif Divonis 4,5 Tahun