WALHI Adukan 3 Perusahaan Swasta dan BUMN Terkait Karhutla ke Polda

WALHI Sumsel menindaklanjuti temuan dengan memeriksa lapangan di masing-masing wilayah konsesi. Salah satu temuan berada di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, OKI.

Saat melakukan pemantauan pada 14 September 2026, tim menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan lahan. Berdasarkan analisis citra satelit periode 19 Agustus-1 Oktober 2026, luas areal yang teridentifikasi terbakar mencapai sekitar 4.834 hektare.

"Lokasi tersebut merupakan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan menemukan angkanya berada di kisaran 110-120 sentimeter," jelasnya.

Temuan kebakaran juga ditemukan di wilayah konsesi tepatnya di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI. Dalam pemantauan pada 13 September 2026, tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran.

Hasil analisis citra satelit periode 1 Agustus-6 Oktober 2026 menunjukkan, luas areal yang teridentifikasi terbakar mencapai sekitar 1.433 hektare. Lokasi tersebut juga merupakan kawasan lahan gambut.

Sementara itu, di wilayah konsesi di Ogan Ilir, WALHI menemukan lima sampel lokasi kebakaran saat melakukan pemantauan pada 14-15 September 2026. Lokasi kebakaran berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.

Tim investigasi juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan. Temuan tersebut dinilai perlu didalami untuk memastikan penyebab kebakaran dan prosedur operasional yang diterapkan perusahaan.

"Tim menemukan aktivitas pengangkatan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan," jelasnya.

Selain temuan sepanjang 2026, WALHI Sumsel turut menyoroti riwayat kebakaran yang berulang di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis historis WALHI, konsesi di wilayah OKI tercatat mengalami kebakaran berulang pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Sementara kebakaran di lahan konsesi di PALI dan Ogan Ilir sama-sama tercatat mengalami kebakaran pada 2015, 2019, dan 2023.

Ditemukannya kejadian berulang pada 2026, WALHI menilai aparat penegak hukum perlu memeriksa sistem pencegahan dan pengendalian karhutla yang diterapkan masing-masing perusahaan. Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

"WALHI meminta Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian perusahaan," jelasnya.

Selain itu, penyidik didorong memeriksa tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi. WALHI juga meminta aparat mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.

WALHI berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan profesional serta perkembangan penanganannya disampaikan kepada publik.

"Kami juga meminta proses penegakan hukum dapat dilakukan secara transparan, profesional dan berkeadilan, serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik," jelasnya.