Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera merealisasikan pembangunan sekolah rakyat permanen di Kawasan Kalidoni. Sebelumnya lokasi sekolah rakyat masih meminjam lahan milik Kementerian Sosial di Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial Km 5.
"Kita sudah mendapatkan lokasi (sekolah rakyat) pembangunan yang dipinjamkan aset oleh Gubernur Sumsel (Herman Deru). Lokasinya di dekat intirub Kalidoni," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Selasa (27/1/2026).
Sekolah Rakyat Permanen Palembang Bakal Dibangun di Kalidoni

Intinya sih...
Pembangunan sekolah rakyat permanen di Palembang akan direalisasikan di Kawasan Kalidoni.
Lokasi baru dengan luasan 28 hektare akan menampung siswa dari SD hingga SMA, mengatasi kendala pemkot yang tidak memiliki aset lokasi.
Penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang, sementara pembangunan fisik gedung dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
1. Sekolah rakyat Palembang memiliki luas 28 hektare
Pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowi Subianto, sempat terkendala di Palembang. Pemkot tidak memiliki aset lokasi untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menampung hingga 1.000 siswa.
Usai pertemuan Pemkot Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, disepakati lahan bakal sekolah rakyat akan dibangun di lokasi dengan luasan sekitar 28 hektare.
Kawasan tersebut nantinya untuk pendirian sekolah rakyat dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sementara Palembang, baru memiliki sekolah rakyat untuk tingkat SMA di Sentra Budi Perkasa yang menampung 100 siswa terbagi empat kelas.
2. Lokasi sekolah rakyat sempat direncanakan dekat Terminal Karya Jaya
Terkait jadwal pembangunan, pemkot menyebut bakal berlangsung secepatnya. Saat ini pemerintah daerah sedang menyiapkan penyerahan peminjaman aset dam teknis administrasi.
"Sebelumnya kita kesulitan soal aset dan sempat direncanakan (sekolah rakyat) di sekitar Terminal Karya Jaya. Alhamdulillah setelah pertemuan (dengan Herman Deru) kemarin kita dipinjamkan aset, saat ini progresnya masih teknis," kata Dewa.
3. Siswa sekolah rakyat bakal direkrut melalui data PKH
Menurut Kepala Dinas Sosial Palembang Raimon Lauri, secara teknis penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara untuk pembangunan fisik gedung akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
"Calon peserta didik, nanti siswa sekolah rakyat direkrut dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2," jelasnya.
Rekrutmen siswa dilakukan dengan sistem pendataan melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementerian sosial. "Setelah data terkumpul, akan disampaikan ke wali kota. Selanjutnya wali kota mengajukan ke kementerian terkait," kata dia.