Pengamat Ekonomi Unsri: Geopolitik Tekan Energi dan Keuangan Sumsel

04 Mar 2026, 16:35 WIB

Rangga Erfizal

Pengamat Ekonomi Unsri: Geopolitik Tekan Energi dan Keuangan Sumsel

Kampung Universitas Sriwijaya. (Dok. Unsri)

Intinya Sih

Eskalasi konflik geopolitik global menekan ekonomi Indonesia lewat lonjakan harga energi dan pangan, serta pelemahan rupiah yang mendekati Rp17 ribu per dolar AS.
Kenaikan harga minyak dan gangguan logistik berpotensi memperlebar defisit APBN, meningkatkan inflasi hingga 4,76 persen, serta menekan stabilitas fiskal nasional.
Sumsel menghadapi paradoks: diuntungkan dari ekspor energi namun tertekan inflasi impor; pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan tetap 4,8–5,6 persen dengan penguatan kebijakan fiskal dan moneter.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Eskalasi konflik geopolitik global dinilai berpotensi memberi tekanan ganda terhadap perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur energi dan sektor keuangan. Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17 ribu per dolar AS serta lonjakan harga pangan menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah pusat maupun Sumsel.

"Konflik geopolitik sering menjadi katalis lonjakan harga energi dan pangan. Harga minyak mentah Brent sempat berada di atas USD 72 per barel awal tahun ini dan berpotensi melonjak ke kisaran 100 hingga 120 dolar AS apabila terjadi gangguan di Selat Hormuz," ungkap Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) Abdul Bashir kepada IDN Times, Rabu (4/3/2026).

1. Stabilitas fiskal Indonesia terancam dampak kenaikan biaya impor minyak

ilustrasi kilang minyak (pexels.com/Pixabay)

Bashir menjelaskan, saat ini ekonomi global berada pada titik krusial. Jika konflik melibatkan produsen energi utama atau mengganggu jalur logistik vital seperti Selat Hormuz, maka dampaknya terhadap harga energi dan stabilitas fiskal Indonesia akan semakin berat.

"Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Setiap kenaikan USD 1 pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun," jelasnya.

Selain itu, gangguan di Selat Hormuz dinilai dapat memicu gangguan logistik global. Kondisi ini dapat memicu kenaikan biaya distribusi dan memperlebar inflasi di dalam negeri.

"Per Februari 2026, inflasi tahunan Indonesia telah mencapai 4,76 persen, yang dipicu oleh kelompok volatile food (pangan bergejolak) seperti daging ayam dan cabai yang naik signifikan menjelang Idul Fitri," jelas dia.

2. Investor dapat keluar dari negara berkembang

ilustrasi ekonomi global (unsplash.com/Getty Images)

Bashir mengungkap, selain dari sisi energi, volatilitas pasar keuangan juga menjadi perhatian. Rupiah bahkan telah menembus level psikologis baru dan bergerak di kisaran Rp16.880 hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS.

"Kondisi ini dipicu fenomena flight to quality, di mana investor asing menarik dana dari pasar berkembang seperti Indonesia menuju aset aman seperti dolar AS dan emas," jelasnya.

3. Ada kondisi paradoks bagi ekonomi Sumsel

ilustrasi ekonomi global (vecteezy.com/Bigc Studio)

Pelemahan rupiah berisiko memicu imported inflation (inflasi impor), terutama untuk bahan baku industri dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum. Dampaknya akan terasa pada kenaikan harga barang turunan serta penekanan pada daya beli masyarakat.

Khusus untuk Sumsel, ia menilai terdapat situasi paradoks. Di satu sisi, daerah ini diuntungkan sebagai lumbung energi nasional dengan komoditas unggulan batu bara dan gas.

"Sumsel berpotensi mendapat windfall dari kenaikan harga komoditas ekspor. Namun, keuntungan itu sering tergerus oleh kenaikan harga barang konsumsi impor dan biaya logistik, baik transportasi udara maupun darat, sehingga tetap memicu inflasi lokal," ujarnya.

4. Sumsel masih akan bertahan dengan pertumbuhan ekonomi hingga 5,6 persen

Ilustrai Gambar ekonomi global (pixabay.com/The Digital Artist)

Ekonomi Sumsel sendiri diproyeksikan tetap tumbuh di rentang 4,80–5,60 persen pada 2026 berkat ketahanan sektor komoditas. Namun, jika konflik berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang dan perdagangan global melemah, permintaan batu bara dan karet dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India berpotensi menurun.

"Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci menjaga stabilitas. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat memperkuat subsidi energi yang lebih terarah serta menebalkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Bashir.

Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia dinilai perlu terus melakukan intervensi di pasar valas, baik melalui transaksi spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta mempertimbangkan penyesuaian suku bunga acuan untuk menjaga daya tarik aset domestik.

"Untuk daerah seperti Sumsel, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus diperkuat melalui operasi pasar murah dan memastikan kelancaran distribusi pangan antarwilayah agar tekanan inflasi tetap terkendali," tutupnya.