Pemkot Perketat Sanksi Sampah, Warga Kerap Buang ke Sungai dan Parit

Dewa mengatakan, sejak kebijakan sanksi pelanggar sampah diterapkan mulai. 15 Mei 2026, berupa denda hingga Rp500 ribu, teguran lisa serta pemberian pembelajaran sosial, masih ditemukan masyarakat yang buang sampak tidak pada tempatnya, terutama di TPS.

"Khususnya sampah-sampah besar. Jangan lagi dibuang di parit, di sungai. Kemarin sempat menemukan springbed, terus kursi, televisi, macem-macem lah. Itu, sudah jalan (sanksi). Saya yakin, kalau bicara puas atau optimal masih belum," jelasnya.

Berdasarkan mekanisme pengetatan pengawasan terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan, pemkot berjanji akan memanggil pihak yang terbukti melanggar aturan dengan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika terlapor tidak memenuhi panggilan hingga tiga kali, tim satgas bersama Satpol PP akan melakukan penjemputan langsung.

Kebijakan itu merupakan bagian dari penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah, Termasuk Sampah Rumah Tangga.

Saat ini, Pemkot Palembang telah membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan camat dan lurah. Satgas ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurut Kepala DLH Palembang Ahmad Mustain, ada dua jenis sanksi yang diterapkan kepada pelanggar, yakni sanksi administratif dan sanksi paksaan pemerintah atau sanksi sosial.

“Sanksi administratif berupa denda mulai Rp100-500 ribu. Selain itu, pelanggar juga bisa dikenakan sanksi sosial berupa membersihkan sampah di lokasi tempat mereka membuang sampah,” kata dia.

Mustain melanjutkan, mekanisme penindakan dimulai dari laporan masyarakat yang masuk ke tim satgas. Setelah identitas pelapor dan terlapor diverifikasi, pemerintah akan menerbitkan surat panggilan untuk pemeriksaan.

“Jika surat panggilan pertama sampai ketiga tidak diindahkan, maka Satpol PP bersama satgas akan melakukan penjemputan," kata dia.