Palembang, IDN Times - Kasus korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja yang menimpa warga Palembang dipastikan akan ditindaklanjuti dan ditangani aparat kepolisian di bawah tanggung jawab Polda Sumatra Selatan (Sumsel).
"Sejak awal kita berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi dan pihak imigrasi. Saat ini muaranya sudah ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Kita tinggal menunggu laporan detailnya," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (20/12/2026).
Dia menegaskan, pemerintah kota tidak akan tinggal diam merespons kasus terkait. Pemkot, kata Dewa, berkomitmen untuk terus memantau perkembangan di lapangan. Namun, lanjutnya, upaya memastikan kebenaran identitas para pemuda serta proses keberangkatan mereka ke luar negeri memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
"Ini perlu dipastikan apakah mereka warga Sumsel, warga Palembang, dan bagaimana prosedur keberangkatan mereka ke Kamboja, serta ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman tenaga kerja," jelas dia.
Sebelumnya diketahui, viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang mengaku berasal dari Palembang. Mereka menyebut terlantar di Kamboja dan diduga menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri.
Dalam video yang dilihat IDN Times, beberapa pria itu tampak menyampaikan permohonan bantuan secara langsung kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Mereka berharap dapat segera dipulangkan ke Indonesia setelah mengaku mengalami kesulitan selama berada di luar negeri. Para korban juga mengaku berangkat karena tergiur oleh janji pekerjaan dengan gaji besar.
Namun, setibanya di negara tujuan, kondisi yang mereka alami disebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hingga akhirnya mereka meminta pertolongan melalui media sosial untuk dipulangkan.
Viralnya video itu pun memunculkan perhatian publik terhadap maraknya kasus warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Sejumlah kasus serupa sebelumnya berujung pada persoalan hukum, penahanan dokumen perjalanan, hingga dugaan eksploitasi tenaga kerja.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dan memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terkait siapa yang bertanggung jawab. Semua sedang didalami," kata Dewa.