Kapal Tongkang Dibatasi Melintas Jembatan P6 Lalan Selama Rekonstruksi

Menurut Deru, pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan kapal memiliki kemampuan manuver yang memadai saat melintasi kawasan proyek.

Ia menilai risiko terhadap infrastruktur jembatan terlalu besar jika kapal berukuran besar tetap dipaksakan melintas, terlebih kondisi arus sungai cukup dinamis.

Meski kapal besar dinilai lebih efisien dari sisi biaya transportasi, pemerintah memilih mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelancaran pembangunan jembatan.

“Pemerintah harus mengambil keputusan yang berpihak pada keselamatan masyarakat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Deru juga mengungkap fakta terkait insiden sebelumnya yang menyebabkan kerusakan pada proyek jembatan.

Menurut dia, kapal tongkang yang menabrak tiang jembatan ternyata merupakan milik kontraktor proyek sendiri.

“Dari kejadian sebelumnya, ternyata kapal milik kontraktor sendiri yang menabrak tiang tersebut,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga akan memasang fender atau pelindung tiang jembatan untuk meminimalkan dampak benturan apabila insiden serupa kembali terjadi.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet mengatakan masyarakat Lalan sudah terlalu lama terdampak akibat putusnya akses darat sejak Jembatan P6 ambruk pada Agustus 2024 lalu.

Karena itu, warga meminta pemerintah menutup sementara jalur sungai hingga pembangunan jembatan benar-benar selesai.

“Masyarakat merasa seolah dipermainkan. Keinginan mereka sederhana, yakni tutup dulu alur sungai sampai jembatan selesai,” kata Toha.

Ia menegaskan keselamatan warga dan kepastian akses transportasi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Jembatan ini harus selesai dan proses pembangunannya harus benar-benar terlindungi,” ujarnya.